PHK Sepihak Dan Tidak Adil Terhadap Tujuh Karyawan, PT HPU Dinilai Langgar Undang-Undang

oleh -4 views

TEWENEWS, Puruk Cahu – Diduga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap tujuh karyawannya, PT Harmoni Panca Utama (HPU) dinilai melanggar undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang tenaga kerja.

Atas dasar tersebut,Maka ketujuh karyawan dengan didampingi oleh Koordinator Daerah Kalteng Serikat Buruh Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, pertanian dan Perkebunan (Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mendatangi Kantor Disnakertrans Kabupaten Murung Raya (Mura) untuk memohon dilakukan mediasi.

Baca Juga :   Yayasan Al-Fitrah Tamiang Layang Gelar Peringatan Maulid

Mewakili para karywan yang di-PHK, Ketua Koordinator Daerah Kalteng Serikat Buruh Federasi Hukatan KSBSI, M. Junaedi L. Gaol mengatakan, proses PHK yang dilakukan oleh PT. HPU terhadap tujuh karyawannya tanpa adanya perundingan sesuai yang diamanahkan undang-undang.

Baca Juga :   Lima Kandidat Bakal Bersaing di Bursa Ketua Pemuda Muhammadiyah, Jaemi Wahyudi: Siap Majukan Organisasi

“Dari yang kami pelajari, alasan pemecatan berdasar tes urine dan positif menggunakan Narkoba. Sedangkan dalam Permenaker No.11/Men/VI/2005 tidak ada ketentuan perusahaan melakukan PHK hanya atas dasar tes urine,” ungkap Junaedi, Jumat (24/1/2020)

Baca Juga :   Rahmanto : Penempatan Pejabat Eselon II Harus Sesuai Kompetensi

Dijelaskan Junaedi lagi, hasil tes urine tidak bisa dijadikan alasan PHK, sebab hasil urine itu bisa saja dipengaruhi obat (bukan Narkoba) atau minuman yang dikonsumsi oleh para karyawan.