“Ping Pong” Kasus Dugaan Korupsi SMKN Gunung Timang

oleh -141 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Isu dugaan korupsi pada proyek pembangunan SMKN-1 Gunung Timang terus menggelinding. Kasus ini kian menyita perhatian publik, sebab sudah banyak pihak diperiksa, tapi pengusutan terkesan jalan ditempat.

Dalam hal itu, terkait pemeriksaan sejumlah pihak, diakui sendiri oleh Ardian, Kabid Pendidikan dan Sarana Disdik Barut. Dia membenarkan, dirinya sudah diperiksa oleh kepolisian dan kejaksaan dalam kasus tersebut.

“Dalam proyek pembangunan SMKN Kandui, saya sudah sering dipanggil dimintai keterangan. Baik di kejaksaan maupun kepolisian. Jadi saya tidak mau lagi berkomentar terkait proyek bangunan SMKN Kandui,” tegas Ardian singkat, Senin (2/7/2018).

Baca Juga :   Satreskrim Polres Kampar Tangkap Dua Penjual Nomor Togel di Dua Lokasi

Seperti diketahui, kisruh hingga berujung tudingan korupsi proyek pembangunan SMKN, bermula setelah letak bangunan dipindah dari lokasi sebelumnya di Desa Ketapang ke Desa Kandui.

Alasan pemindahan sendiri, karena jalan menuju bangunan dinilai rawan banjir. Permasalahanya, bila bangunan di Kandui, murid SMKN Ketapang, tetap numpang belajar di bangunan SD di desa setempat.

Padahal disetujuinya alokasi anggaran pembangunan gedung sekolah baru oleh Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Departemen Pendidikan, memang diperuntukan untuk SMKN Ketapang di Kecamatan GunungvTimang.

Anehnya, SMKN Kandui yang belakangan dibangunkan gedung baru di Ibukota Kecamatan Gunung Timang, belum ada murid, tapi sudah dinegerikan. Hal itulah membuat orang tua murid SMKN Ketapang, melayangkan protes.

Selain itu, ada ketidaksesuaian pagu dana antara yang dituliskan di papan pengumuman proyek Rp 2,3 miliar. Sedangkan dalam surat perjanjian kerjasama Nomor 3526/D5.4/2016 alokasi dana tertulis sebesar Rp 2,9 miliar.

Baca Juga :   Pat Gulipat Proyek  Rp2,3 Milyar di SMK1 Gunung Timang Mulai Terkuak

Disisi lain, Kepala Seksi Intel Kejari Muara Teweh, Bernard Purba, mengakui, pernah memintai keterangan beberapa orang dari Dinas Pendidikan Barut. Tapi terkait pernohonan bantuan sebagai penasihat hukum negara, dalam kasus tersebut.

“Saat itu saya tegaskan, kalau misal benar tanah telah di hibahkan, buktikan tertulis dari pemiliknya. Demikian bila pemindahan lokasi, harus ada persetujuan tertulis dari departemen selaku pemilik dana. Tapi sampai hari ini bukti tertulis yang kita minta belum juga diserahkan,” tegas Bernard, Senin (2/7/2018).

Baca Juga :   Pemilik Lahan SMKN 1 Gunung Timang, Dua Tahun Menunggu Janji

Adapun kepolisian sudah melakukan penyelidikan kasus tersebut. Namun belum disebutkan sejumlah pihak yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait tudingan korupsi dan rekayasa dalam proyek pembangunan SMKN Kandui.

“Pengusutan masih berlanjut. Kini tahap penyelidikan,” ungkap Kasatreskrim Polres Barut, AKP Syamsul Bahri, mewakili Kapolres Barut AKBP Dostan Matheus Siregar, via pesan WhatsApp, Jumat (29/6). (tim)