TEWENEWS, Muara Teweh – Kapolres Barito Utara (Barut) AKBP Dostan Matheus Siregar SIK, pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Telabang 2018, yang dilaksanakan dihalaman Mapolres setempat, Jum’at (21/12/2018).
Membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, orang nomor satu di Polres Barut ini mengatakan, Apel Gelar Pasukan yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran ini, merupakan momentum penting untuk meninjau kesiapsiagaan personel.
Melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengamanan, serta guna memperkuat soliditas para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam pengamanan Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.
“Sebagaimana kita ketahui, situasi menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun merupakan momen yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, karena diiringi pula dengan penetapan libur nasional,” tegas Kapolres.
Dia Menambahkan, Realitas ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, mobilitas moda transportasi, serta peningkatan demand terhadap kebutuhan pokok khususnya bahan pangan. Kondisi ini memunculkan potensi kerawanan yang harus menjadi perhatian kita bersama.
“Seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan konsolidasi bersama sembari mengecek kesiapan pengamanan, serta menyamakan persepsi, agar pengamanan dapat berjalan dengan lancar. Soliditas dan sinergisitas yang baik di antara para pemangku kepentingan, menjadi salah satu kunci utama yang harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan,” tandasnya.
Dalam kaitan tersebut, Polri bersama segenap jajaran TNI dan stakeholders terkait lainnya, menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Lilin 2018”, yang melibatkan 167.783
personel pengamanan.
Operasi kepolisian terpusat ini dilaksanakan selama 10 hari sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan 1 Januari 2019, kecuali pada 13 Polda Prioritas I, yakni Sumut, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Sulut, Maluku, NTT, dan Papua, dimana kegiatan operasi akan digelar selama 12 hari terhitung sejak 21 Desember
2018.
“Polri telah menginventarisir beberapa potensi kerawanan diantaranya kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, potensi aksi terorisme, sweeping Ormas dan aksi intoleransi, kecelakaan moda transportasi baik darat, laut, maupun udara, ketersediaan dan stabilitas harga pangan, serta kemacetan dan kecelakaan lalu lintas,” katanya.
Lebih lanjut Dostan mengatakan, peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, akan memunculkan potensi meningkatnya kejahatan konvensional seperti begal, premanisme, maupun aksi street crimes seperti pencurian,pencopetan, dan sebagainya. Upaya cipta kondisi seperti Operasi Zebra dan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran kejahatan jalanan, premanisme, penertiban penyakit masyarakat, miras, dan petasan telah dilaksanakan.
Namun demikian, keberadaan pos-pos pengamanan dan pelayanan tetap harus dilakukan. Di samping itu pula, penegakan aturan terkait tempat hiburan dan penjualan minuman beralkohol perlu dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat.
Terkait dengan aksi terorisme, peran Satgas Anti Teror Polda jajaran perlu untuk ditingkatkan. Upaya-upaya preemtive strike terhadap seluruh jaringan pelaku teror perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Selain itu, guna meningkatkan keamanan personel di lapangan, perlu diterapkan buddy system dan peningkatan kewaspadaan personel.
“Terhadap potensi aksi sweeping oleh Ormas tertentu, perlu dilakukan imbauan kepada para tokoh Ormas agar tidak melakukan upaya sweeping, melainkan melaporkannya kepada
pihak kepolisian. Selanjutnya, petugas kepolisian yang menerima laporan segera merespon sesuai dengan peraturan yang berlaku,”tegas Kapolres
Ditambahkannya, demikian pula dalam menjaga dan mencegah terjadinya kecelakaan moda transportasi baik di darat, laut, dan udara.
Saya berharap, jajaran kepolisian dan stakeholders terkait dapat melaksanakan upaya proaktif, guna menjamin terwujudnya modal transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Sedangkan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan yang banyak dipengaruhi oleh kelancaran suplai dan distribusi, Kapolri menekankan agar seluruh jajaran terus melakukan kegiatan pendampingan dan operasi pasar secara bersama dengan seluruh instansi terkait.
“Jika perlu, lakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku penimbunan, monopoli, dan mafia pangan secara tepat, yang tidak menimbulkan dampak kontra produktif,” imbuhnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Barut H. Nadalsyah, Wakil Ketua II DPRD Barut H. Acep Tion SH, unsur FKPD dan Kepala SOPD lingkup Pemkab Barut serta undangan lainnya. (TWN2).
