PT IDK, Investor Garam Industri di Malaka, Disinyalir Belum Miliki Izin Amdal

302

TEWENEWS, Betun – PT Inti Daya Kencana (IDK) investor garam industri yang beroperasi di kabupaten malaka, diduga belum memiliki ijin amdal, akan tetapi sudah beroperasi sejak empat tahun terakhir, masyarakat mengeluh, hadirnya tambak garam di Malaka membuat cuaca Kabupaten Malaka sangat panas.

Yance Ka, warga Rabasa meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka, DPRD Malaka,maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT diminta turun langsung untuk mengecek keberadaan Tambak Garam milik PT Inti Daya Kencana tersebut, jangan sampai hadirnya investor direkomendasikan oleh para pejabat publik, yang notabenenya mengambil kebijakan tanpa memikirkan dampak lingkungan bagi warga setempat.

Warga mengaku sejak PT. Inti Daya Kencana beraktivitas di beberapa lokasi tersebut, 75% warga pemilik tanah sudah menolak keras,sebab dinilai merusak tanah adat mereka, bahkan hingga saat ini mengakibatkan cuaca malaka sangat panas, padahal setiap tahun sebelumnya cuaca panasnya malaka tidak seperti ini, meskipun musim kemarau yang sangat panjang.

Katanya lokasi tambak garam itu ditargetkan untuk tiga zona diantaranya kecamatan MalakaTengah, Wewiku dan Malaka Barat, dengan luas lahan 192,23 Hektar, dengan jumlah 170 masyarakat sebagai pemilik lahan, 75% diantaranya warga menolak kehadiran investor garam industri tersebut,akan tetapi aktivitas berjalan tanpa memikirkan dampak bagi lingkungan masyarakat sekitarnya.

Masyarakat menolak untuk mulai beroperasi, diantaranya warga kecamatan Malaka Barat yaitu warga Desa fafoe, umatoos, rabasa, menolak hadirnya tambak garam industri tersebut, sebab lokasi yang akan digunakan itu adalah tanah adat, Sementara bagi masyarakat tiga desa ini sebagiannya sudah menerima pembayaran Pembebasan lahan secara pribadi.

“Berkaitan dengan aktivitas mereka di sini (Desa rabasa dan rabasa haerain), bahkan diduga masyarakat ditipu dengan biaya HGU yang sangat dikecewakan,anehnya penyerahan biaya HGU hanya diberi Rp.5 ratus hingga 1 juta  serta ditamba satu buah alkitab,’ujarnya, Selasa (4/12/2018)

Hal senada disampaikan perwakilan tokoh pemudah dianatranya Inom dan Ojes, dua tokoh pemuda ini menilai aktivitas tambak garam tersebut mengakibatkan tanah adat bahkan tanaman rusak, hal ini sangat merugikan masyarakat. ini tanah adat wajahnya semakin buruk akibat alat geruk jenis Ekskavator. Belum lagi dilalui kendaraan berat,” katanya

“Katanya pembayaran konpensasi tahap tujuh sudah dilakukan (14/9/2018) untuk Zona Lahan Wewiku dan Malaka Barat,Malaka Tengah, saat pembayaran pihak PT.IDK tidak memberitahukan soal lama pemakaian lahan tersebut, sangat dikwatirkan mekanisme yang diambil hanya sepihak, hal ini terkesan menipu masyarakat,” tandasnya

Sementara pada tanggal 14 September 2018, Direktur Operasional PT. Inti Daya Kencana melalui kepala sub malaka yang tak diketahui namanya, dalam sambutannya yang bersamaan dengan pembayaran HGU, dia mengatakan mekanisme pembayaran konpensasi ini, sistemnya tidak memaksa, soal masyarakat yang ingin menyerahkan tanah miliknya kepada pihak kami.

Meskipun begitu pihaknya target tahun ini 160 hektare pada zona kecamatan wewiku, meskipun ada beberapa kendala sehingga masih ditunda, akan tetapi pak gubernur NTT akan survei lokasi, Kita memberikan konpensasi sekaligus membagikan alkitab, untuk masyarakat diantaranya bagi pemilik lahan produktif dan nonproduktif

Sekertaris Camat Malaka Tengah, pada kesempatan yang sana menjelaskan, kepada masyarakat yang hadir, dirinya mengatakan zona tambak garam di malaka tengah, apakah sudah siap diberikan konpensasi yang sama atau tidak, apapun masalahnya akan kita mediasikan, sebab di area wewiku sudah mulai berjalan.

“Produksi garam itu akan dibagi hasil menjadi tiga diantaranya untuk pemda, masyarakat, dan Perusahaan Garam Industri. PT IDK ini hanya kontrak saja, untuk menghasilkan garam. Pesan saya kita berikan saja dan sama-sama sepakat, dengan tulus hati,bukan dengan paksaan,”tegasnya.

Sementara Direktur Operasional PT. Inti Daya Kencana (IDK) belum sempat dikonfirmasi,terkait tudingan warga dan tokoh pemuda yang menduga aktivitas garam industri di malaka tanpa dikantongi izin amdal.(Beres)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here