Rapat Paripurna DPRD Barut, Sahkan Empat Perda

oleh -21 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Empat rancangan peraturan daerah (Raperda) akhirnya disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) pada rapat paripurna DPRD Barito Utara (Barut) yang digelar diaula gedung dewan setempat yang berada di Jalan Ahmad Yani Muara Teweh, Selasa (4/2/2020).

Adapun keempat Perda tersebut yakni ; Pertama, Perda tentang Penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila. Kedua, Perda Hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan dan minuman. Ketiga, Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten layak anak. Dan terakhir, Perda Rumah potong hewan.

Baca Juga :   Terkait Aktifitasnya, DPRD Barut akan Panggil Managemen PT EBA

Empat perda yang disahkan dan telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan ini ditandatangani langsung oleh Bupati Barito Utara H.Nadalsyah dan Ketua DPRD Barito Utara Hj.Mery Rukaini.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil ketua I Parmana Setiawan didampingi Ketua DPRD Hj.Mery Rukaini dan Wakil ketua II ,Sastra Jaya serta Bupati Barito Utara H.Nadalsyah dan Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, unsur FKPD, anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah dan undangan lainnya.

Baca Juga :   DPRD Barut Gelar Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2021

Bupati Barito Utara H.Nadalsyah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi pendukung dewan yang telah menyetujui dan menerima rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Barito Utara telah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila, Higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan dan minuman, penyelenggaraan Kabupaten layak anak dan rumah potong hewan.

Baca Juga :   Tahun Ini Bank kalteng Kucurkan CSR Senilai Rp 226 Juta, Bagai Mana Bank BNI dan Bank Mega ?

Menurut Bupati, berkaitan dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah, diharapkan mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan tersebut baik terhadap kesehatan,sendi-sendi kehidupan keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara juga harkat dan martabat manusia.

“Persetujuan dari pihak dewan yang terhormat merupakan wujud pemahaman yang sama guna memperoleh persetujuan bersama dalam hal pembentukan produk hukum daerah. Empat produk hukum ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam peraturan daerah,” kata H. Nadalsyah. (Tim)