Reformasi Birokrasi Faktor Utama Kesuksesan Pemerintahan

oleh -152 views

TEWENEWS, Semarang – Penerapan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan baik. Keberhasilan penerapan reformasi birokrasi daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo itu diharapkan menjadi contoh daerah lain di Indonesia.

“Kami mengapresiasi capaian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam capaian reformasi birokrasinya. Birokrasi di Jawa Tengah ini sudah berjalan sangat baik dan harus jadi role model daerah-daerah lain di Indonesia,” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh dalam acara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi, di Hotel Novotel Semarang, Rabu (14/11/2018).

Ateh, mengaku kebingungan memberikan masukan kepada Provinsi Jateng terkait pembinaan reformasi dan akuntabilitas publiknya. Meski begitu, Ateh tidak lelah mengingatkan semua pihak, untuk terus menekankan persoalan birokrasi.

“Masih ada pegawai yang belum bisa bekerja maksimal, belum tahu tugas dan kewajibannya dalam bekerja. Inilah mengapa reformasi birokrasi menjadi penting, karena ini menjadi ukuran sukses tidaknya sebuah daerah melakukan pembangunan di semua bidang,” tegasnya.

Gubernur Jawa Tengah, H Ganjar Pranowo SH MIP mengungkapkan jika reformasi birokrasi merupakan kunci utama kesuksesan dalam sebuah pemerintahan. Untuk itu, dia selalu menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam menata pemerintahan.

“Kalau birokrasi tidak berjalan baik artinya, birokrasi yang tidak bersih dan tidak melayani, maka akan menjadi problem utama dalam penyelenggaraan pemerintah,” beber mantan anggota DPR RI ini.

Ganjar menerangkan, sejak memimpin Jawa Tengah pada 2013 lalu, persoalan reformasi birokrasi menjadi fokus utama. Hal itu kembali ia lakukan dalam pemerintahan kedua bersama Taj Yasin Maimoen, dengan menjadikan reformasi birokrasi sebagai fokus utama dalam RPJMD 2018-2023.

“Dari sekian banyak program dalam RPJMD itu, saya menjadikan reformasi birokrasi sebagai fokus utama. Prinsipnya simpel, kalau pemerintahan bersih, bisa melayani, maka semua sektor lain akan baik juga. Kalau bersih pasti tidak ada korupsi, kalau melayani pasti tidak ada komplain dari masyarakat,” terangnya.

Reformasi birokrasi, lanjut alumnus UGM ini, menjadi tuntutan utama masyarakat. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan, maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan pembenahan.

“Ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan saat ini sangat tinggi. Kalau tidak diimbangi dengan reformasi birokrasi, maka tidak akan tercapai kesempurnaan dalam pelayanan. Reformasi birokrasi menjadi penting karena itulah sejatinya arti negara dan pemerintahan hadir di tengah masyarakat,” tutupnya.(Anang)