Riuh Protes Pemegang E-KTP Tak Bisa Mencoblos dalam Pilkades Barut

TEWENEWS, Muara Teweh –  Pilkades serentak Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, tahap pertama digelar pada Selasa, 12 November 2019. Tahapan Pilkades di 20 desa pun sudah dilalui, nyaris tanpa riak berati.

Mendadak, keriuhan terjadi. Sebabnya, ternyata warga pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP elektronik tak bisa mencoblos. Untuk menunaikan hak pilihnya, mereka mesti masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades.

Mendadak sontak, keputusan ini pun menuai protes keluarga, pendukung, maupun tim sukses calon kepala desa yang merasa dirugikan dengan aturan ini. Keharusan terdaftar dalam DPT bagi calon pemilih ini pun dianggap berpotensi menghilangkan hak suara warga yang sejatinya berhak memilih.

Protes itu terjadi di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang dan Desa Kemawen Kecamatan Montallat, Deriansyah pendukung seorang calon kepala desa Kandui mengatakan, di desanya seorang pemegang KTP elektronik tak bisa memilih jika tak tercantum dalam DPT Pilkades.

Menurut dia, aturan ini berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini, MK telah memerintahkan KPU membuat aturan teknis penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan ketentuan bisa dengan menunjukkan KTP, paspor, KK atau sejenisnya yang masih berlaku.

Putusan MK ini lantas menjadi rujukan untuk pemilu lainnya dan praktis membuat pemilik KPT elektronik bisa memilih asal menunaikan hak pilihnya di daerah asal atau domisili yang tercantum dalam e-KTP.

“Ini juga menjadi rujukan untuk Pilkada, di mana seseorang warga yang memiliki KTP El dan secara ketentuan sudah memenuhi persyaratan memilih boleh mencoblos,” ujarnya, Selasa, 12 November 2019, malam.

Baca Juga :   Mengembalikan Uang Rp 122 Juta, kades Papar Pujung Tetap Jadi Tersangka

Kasus serupa terjadi di Desa Kemawen, Gubo Supriadi Mantan anggota BPD serta Istri dan Janter dengan istrinya Iyon, mengatakan sampai saat ini KTP saya masih perangkat desa dan terdaftar setiap pemilu hingga terahir pemilu Lageslatif kemaren.

“Pertanyaan saya dari mana dan bagaimana kinerja melakukan pendataan sehingga kami penduduk Desa Kamawen tidak masuk DPT malah penduduk yang belum memiliki KTP kamawen bisa terdaftar kata,” Gubo yang di amini Iyon dan warga lainya.

Ia menambahkan telah memiliki EKTP Kamawen tidak terdaptar di DPT pilkades oleh petugas penetia, jelas saya dan yang lainnya merasa dirugikan. sejak kapan hak pilih saya dicabut, dan kedepan nya siapa pun diantar tiga calon itu tepilih saya bisa saja dipandang sebelah mata karna saya tidak ikut memilih.

“Seharusnya panitia bekerja lebih maksimal kerna sudah ada anggaran khusus untuk panitia pekaksana, kalau seperti ini kami menduga ada dugaan bahwa panitia tidak netral,” ungkapnya.

Adapun Perbup nomor 2 tahun 2016 tentang pilkades pasal 1 poin 24, pasal 14 sampai pasal 18  tersebut, tertulis bahwa untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) yang membolehkan hak pilih warga dengan KTP dan atau surat keterangan yang mana tidak berada dalam daftar pemilih tetap.(Hison/Jonda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: