Riuh Protes Pemegang E-KTP Tak Bisa Mencoblos dalam Pilkades Barut

oleh -16 views

TEWENEWS, Muara Teweh –  Pilkades serentak Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, tahap pertama digelar pada Selasa, 12 November 2019. Tahapan Pilkades di 20 desa pun sudah dilalui, nyaris tanpa riak berati.

Mendadak, keriuhan terjadi. Sebabnya, ternyata warga pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP elektronik tak bisa mencoblos. Untuk menunaikan hak pilihnya, mereka mesti masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades.

Baca Juga :   Petugas Pos PSBB Basarang Gunakan Papan Portable Himbau Warga

Mendadak sontak, keputusan ini pun menuai protes keluarga, pendukung, maupun tim sukses calon kepala desa yang merasa dirugikan dengan aturan ini. Keharusan terdaftar dalam DPT bagi calon pemilih ini pun dianggap berpotensi menghilangkan hak suara warga yang sejatinya berhak memilih.

Baca Juga :   Penyebar Video Panas Warung Kopi Mojokerto Diringkus

Protes itu terjadi di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang dan Desa Kemawen Kecamatan Montallat, Deriansyah pendukung seorang calon kepala desa Kandui mengatakan, di desanya seorang pemegang KTP elektronik tak bisa memilih jika tak tercantum dalam DPT Pilkades.

Baca Juga :   Sugianto Panala Putra Tutup Kegiatan Musrenbang RKPD Barito Utara Tahun 2021

Menurut dia, aturan ini berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini, MK telah memerintahkan KPU membuat aturan teknis penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan ketentuan bisa dengan menunjukkan KTP, paspor, KK atau sejenisnya yang masih berlaku.