Rusdi Agus Sutanto SH : Pengembalian Uang Tidak Menghapus Tindak Pidana Korupsi

oleh -1.235 views

TEWENEWS, Palangka Raya – Dalam kasus tindak pidana korupsi, penghentian perkara korupsi dengan dalil telah mengembalikan uang yang dikorupsi itu jelas bertentangan dengan pasal 4 undangan-undang (UU) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Dalam pasal tersebut disebutkan pengembalian uang tidak menghapus tindak pidananya”.

Hal inilah sampaikan oleh praktisi hukum Palangka Raya, Rusdi Agus Sutanto SH kepada tewenews.com Kamis (25/2/2021). Ia mengatakan jika yang dimaksud sudah terjadi perbuatan dan atau tindak pidana korupsi, kemudian diproses lalu dikembalikan kerugian negaranya dan kemudian dihentikan, ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 4 UU Tipikor yang menyatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tindak pidananya.

Baca Juga :   Merobohkan Jembatan Gantung di Mandomai, Pemkab Kapuas Dinilai Tidak Hargai Nilai Historis

“Tidak ada pasal yang mengatur pengecualian tersebut baik saat proses penyelidikan atau pun penyidikan. Penyelidikan juga bagian dari proses hukum dalam hukum acara pidana,” ulasnya.

Seharusnya Kejari Muara Teweh bisa melanjutkan proses hukum walau pelaksana kegiatan telah mengembalikan kerugian negara atas pekerjaan pembangunan SMKN 1 Gunung Timang.

“Walau pelaksana telah mengembalikan uang kerugian negara dari tindak pidana korupsi, namun jika terbukti, kasus ini harusnya tetap dilanjutkan,” ucapnya.

Di pasal 4 UU Tipikor  papar tim hukum redaksi tewenews.com ini, bahwa pengembalian itu hanya menjadi bahan pertimbangan hakim memperingankan hukumannya saja, jika kasus ini terbukti dan sampai ke proses peradilan, untuk menghargai itikad baik yang bersangkutan telah mengembalikan, tapi tidak menghapuskan tindakan atau perbuatan korupsinya.

Baca Juga :   Indikasi Aliran Uang Suap Kepada Oknum Petinggi Kejati, Terkait Penghentian Penanganan Korupsi Dana Bansos di NTT

” Adapun istilah ultimum remedium itu prinsip yang berada di tengah-tengah moral dan hukum, yang kedua adalah ultimum remedium merupakan prinsip segala proses legislasi. Ia digunakan untuk bagaimana menolak kriminalisasi atau negoisasi maka ultimum remedium menjadi patokannya, bukan ketika kita menegakan hukum kalau Undang-undang sudah ada, pasal sudah ada maka polisi atau jaksa tentu tidak bisa menggunakan prinsip ultimum remedium,” ungkapnya.

Korupsi ini tindak pidana khusus jadi kata Rusdi Agus meneruskan, jangan main main. Publik akan menilai keseriusan pemerintah melalui penegak hukumnya, apakah serius dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Baca Juga :   Simpan Sabu 26,16 Gram Pasangan Kumpul Kebo di Kobar Ditangkap

“Kalau alasan karena ada MOU atau surat edaran yang membolehkan penghentian kasus korupsi, saya belum tau mana MOU nya. Walaupun demikian MOU itu bukan undang undang, MOU tidak lebih lebih tinggi dari undang undang. Masa MOU dapat mengenyampingkan undang undang. Ini bahaya nanti semua koruptor akan rame-rame mengembalikan kerugian Negara biar lepas dari jerat hukum<” pungkasnya.(Tim)