Saksi Sengketa Pilgub Kalsel di MK Terancam, Haji Denny-Difri Kerjasama Perlindungan Dengan Polda Kalsel dan LPSK

oleh -479 views

TEWENEWS, Jakarta – Eskalasi pasca mulai berlangsungnya sidang sengketa Pilgub Kalsel Pasca PSU Tahun 2021 di Mahkamah Konstitusi mulai meningkat. Peningkatan eskalasi ini ditandai dengan menguatnya ancaman kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. Difriadi (Haji Denny-Difri) selaku pemohon. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan hari rabu (21/07/2021), kuasa hukum Haji Denny-Difri, Bambang Widjojanto dan Heru Widodo membongkar modus-modus kecurangan dan bukti-bukti keterlibatan Paslon 1 H. Sahbirin Noor-H. Muhidin, aparat pemerintahan hingga level Desa dan RT, dan penyelenggara pemilihan.

Penyebutan peristiwa, lokasi, dan informasi lainnya terkait kecurangan dalam sidang MK, dapat menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi saksi-saksi dan karenanya beberapa saksi mulai mendapatkan ancaman dan intimidasi. Tetapi, sejak awal Haji Denny-Difri telah mempersiapkan kuda-kuda, dengan membangun program perlindungan saksi (witness protection program), baik yang dilakukan secara mandiri, maupun bekerjasama dengan aparat.

Baca Juga :   Tadarus bersama Habib di Kediaman, Cara Elegan Haji Denny Mengurai Polemik

“Kepada pihak-pihak tertentu yang mengancam dan mengintimidasi saksi, kami meminta dengan tegas agar menghentikan langkah-langkah premanismenya tersebut. Kami sudah bersurat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, dan Kapolda Kalsel untuk membantu melakukan langkah pengamanan terhadap para saksi-saksi dan keluarganya,” ujar Haji Denny, di Jakarta (Kamis, 22/07/2021).

Baca Juga :   Tim BirinMu Blunder Lagi, Dugaan Korupsi Dana Penataan Makam Datu Kelampayan Jadi Sorotan

Haji Denny menjelaskan, di samping melakukan pengamanan secara mandiri melalui tim-nya, pihaknya juga telah meminta kepada Kapolda Kalsel menugaskan personil yang khusus memberikan perlindungan dan/atau pengawalan, baik yang sifatnya terbuka atau tertutup, melekat atau tidak melekat, dan/atau langsung maupun tidak langsung kepada saksi, sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan potensi ancaman.

“Perlindungan saksi ini penting dilakukan demi mengantisipasi ancaman, baik secara fisik maupun psikis, terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda saksi dan keluarganya, berkenaan dengan materi kesaksian yang akan, sedang, dan/atau telah diberikannya di Mahkamah Konstitusi. Jadi, pada gilirannya, saksi-saksi kami dapat memberikan keterangan secara bebas, tidak berada dalam tekanan dan ancaman sehingga kecurangan dan pelanggaran yang kami dalilkan dalam permohonan, dapat makin terang benderang,” tegas mantan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM ini.

Baca Juga :   Deklarasi Pasangan "ARJUNA" Sesaat Sebelum Menuju Pendaftaran ke KPU

Guru Besar Hukum Tata Negara ini kembali mengingatkan, potensi ancaman terhadap saksi sangatlah nyata. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, relawan dan simpatisannya menjadi korban tindakan penganiayaan, kekerasan, intimidasi, penculikan, ancaman pembunuhan, dan perusakan properti pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. (TIM)