Sanksi Menanti ASN Terlibat Pilkada 

oleh -19 views
Pjs Bupati Barito Utara Sapto Nugroho dan Kapolres AKBP Dostan Matheus Siregar

TEWENEWS, Muara Teweh – Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, terus bergulir. Terkait peringatan agar Aparat Sipil Negara (ASN) menjaga sikap netral, camat dan kades dianggap rentan terlibat politik praktis.

“Ujung tombak pengerahan masa ada di wilayah pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa,” ungkap Bahriadi, salah seorang tokoh muda Kecamatan Gunung Purei, di Lampeong, Jumat (2/3/2018).

Baca Juga :   Ditengah Pandemi Covid-19, PT. Pada Idi Berupaya Tingkatkan Kepedulian Sosial

Dalam hal ini, pegawai kecamatan dan pemerintahan desa, menurutnya, rentan tidak netral dalam menyikapi pesta demokrasi ini. Terlebih jika mereka mendapat tekanan.

Sebelumnya, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati  Utara Sapto Nugroho, memperingati agar Aparat Sipil Negara tidak melanggar aturan dalam menghadapi Pilkada ini.

Baca Juga :   Resmikan Jembatan "Koyem", Bupati Barut Ucapkan Terima Kasih ke Warga Desa Pandran Raya

“Saya ingatkan kepada semua ASN supaya hati-hati. Pilihan boleh, tetapi untuk melaksanakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pemilukada ini ada batasan yang tidak boleh dilanggar,” kata H Sapto Nugroho usai deklarasi kampanye damai, di Bundaran Buah, Jalan A Yani, pada Minggu (18/2//2018).

Sapto menegaskan, terhadap ASN yang kedapatan terbukti melanggar aturan dalam berdemokrasi, jelas ada sanksinya. Karena semua sudah ada aturannya. Netralitas harus dijunjung dan dijaga oleh ASN

Baca Juga :   Gerbong Perwira di Polres Barut Bergeser

“Untuk itu pula saya harapkan, agar semua pemangku kepentingan termasuk tokoh masyarakat, aparat, dan ASN bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif di Barut. Sehingga pilkada berlangsung secara damai,” tegas Sapto. (sagi)