Sekdes Ramania jadi Tersanka, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Bartim

oleh -50 views

TEWENEWS, Tamiang Layang – Setelah ditetapkanya oknum sekertaris desa (Sekdes) Ramania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur berenisial AB sebagai tersangka terkait dugaan penyalah gunaan dana desa (DD) yang tidak sesuai peruntukanya oleh Kejari Bartim, membuat Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Timur Raran Amd mengaku sangat prihatin.

“Kita sangat prihatin atas masalah yang menimpa oknum sekdes itu, kasus korupsinya pun dengan jumlah yang sangat besar” ujarnya Selasa, (18/9/2018).

Baca Juga :   Warga Desa Batuah Geger Dengan Penemuan Mayat di Kebun Karet

Menurut Raran, kasus seperti sebenarnya kerap terjadi dan berulang. Namun aparatur desa yang memiliki kekuasaan sering menyalahgunakan kewenangan tersebut.

“Ini kembali kediri kita masing-masing bisa atau tidak mengendalikan jabatan yang diberikan, apa lagi DD yang seharusnya untuk pembangunan desa,” paparnya.

Dirinya meminta kepada Aparatur desa, camat dan pemerintahan yang ada di Bartim, jangan coba-coba untuk menyelewengkan uang negara, dengan menggunakan kekuasaan jabatan tidak melakukan kejahatan seperti korupsi.

Baca Juga :   Dikonfirmasi Permasalahan di Wilayahnya, Camat ; "Tidak Ada Waktu untuk Mengurusi Wartawan"

“Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan orang banyak” tegas lelaki yang ramah itu.
Ditambahkan Raran, dirinya meminta kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk berperan aktif dengan tugas dan fungsi untuk mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif.

Baca Juga :   Wakil Ketua DPRD Barito Timur Ikuti Pemakaman Kades Turan Amis

Semoga dengan adanya pendampingan ini bisa memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah saat ini.

“Anggota yang ada di dalam TP4D berperan aktif, untuk mengawal agar tidak terjadinya korupsi oleh oknum-oknum dengan menyalahgunakan kekuasaan, sehingga anggaran desa bisa terliasasikan bagi keberlangsungan pembangunan yang positif,” Pungkassya. (Budi).