Di Kabupaten Badung, gerakan sekolah yang menempatkan lingkungan hidup sebagai “guru kedua” semakin terasa nyata: dari cara siswa menyapa pagi tanpa perploncoan, hingga cara mereka memilah sampah dan mengukur jejak air minum di kantin. Momentum seperti MPLS tahun ajaran 2025/2026 di SMP Negeri 5 Abiansemal memperlihatkan bagaimana orientasi sekolah berubah menjadi ruang pembentukan karakter—ramah anak, inklusif, partisipatif—sekaligus pintu masuk untuk menanamkan kepedulian pada konservasi dan sustainabilitas. Ketika sekolah-sekolah negeri dan swasta digerakkan oleh kebijakan daerah, dukungan aparat kewilayahan, komite sekolah, hingga orang tua, gerakan ini tidak lagi sekadar program seremonial.
Di luar pagar sekolah, Disdikpora Badung juga memperluas cakrawala dengan pembelajaran kontekstual: studi eksplorasi ke Green School Bali, kunjungan edukatif yang melibatkan ratusan siswa, guru, serta komunitas guru penggerak. Di sana, praktik merdeka belajar dipertemukan dengan desain bangunan bambu, kebun pangan, dan manajemen energi. Benang merahnya sama: sekolah ramah lingkungan bukan hanya soal menanam pohon, melainkan menata ulang budaya belajar—mengurangi kekerasan, memperkuat kebiasaan baik, dan membangun literasi ekologi yang relevan dengan tantangan sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana gerakan ini dikelola agar konsisten dari MPLS hingga kegiatan kelas, dari kurikulum hingga kebiasaan di rumah?
- MPLS Badung diposisikan sebagai pembentukan karakter dan budaya sekolah yang aman, ramah, edukatif, serta bebas kekerasan.
- SMPN 5 Abiansemal menerima 352 siswa baru sesuai kapasitas, dengan penekanan pada adaptasi budaya sekolah dan kebiasaan positif.
- Disdikpora Badung memperkuat pembelajaran berbasis alam melalui studi eksplorasi ke Green School Bali dan rangkaian kegiatan pendidikan luar ruang.
- Gerakan sekolah ramah lingkungan mencakup praktik nyata: pemilahan sampah, hemat energi-air, kebun sekolah, dan partisipasi orang tua.
- Kolaborasi lintas pihak—sekolah, kecamatan, aparat, komite, hingga mitra swasta—menjadi kunci pengembangan yang berkelanjutan.
Gerakan sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Badung: dari MPLS menuju budaya belajar berkarakter
Pembukaan MPLS di Badung untuk tahun ajaran 2025/2026 menjadi penanda penting bahwa orientasi peserta didik baru tidak lagi sekadar mengenal gedung, seragam, dan aturan. Di SMP Negeri 5 Abiansemal, kegiatan yang dihadiri pemangku kepentingan—mulai dari unsur kecamatan, Dewan Pendidikan, kepolisian dan koramil setempat, kepala sekolah negeri-swasta, komite, hingga perwakilan orang tua—membuat pesan utamanya tegas: sekolah harus menjadi ruang yang ramah lingkungan, aman, dan menyenangkan. Ketika banyak pihak hadir di satu panggung, siswa menangkap sinyal bahwa pendidikan adalah urusan bersama, bukan beban sekolah semata.
Kepala Disdikpora Badung menekankan MPLS sebagai momen pembentukan karakter. Implementasinya mengacu pada Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 yang menegaskan pendekatan ramah anak, edukatif, inklusif, dan partisipatif. Dalam praktiknya, pendekatan ini terlihat pada cara panitia mengubah “orientasi” menjadi pengalaman awal yang tidak menakutkan. Siswa baru diarahkan untuk merasa diterima dan dihargai, bukan diuji mentalnya. Budaya anti-kekerasan ini penting karena kekerasan sering memutus rasa ingin tahu; padahal rasa ingin tahu adalah energi utama untuk mempelajari isu-isu lingkungan hidup.
Agar tidak berhenti sebagai slogan, MPLS Badung juga menanamkan kebiasaan harian. Ketua panitia menjelaskan rangkaian program seperti Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Hebat, Pertemuan Pagi Ceria, pengenalan profil lulusan, hingga adaptasi budaya dan kurikulum sekolah. Bayangkan seorang siswa fiktif bernama Wira, lulusan SD yang awalnya pemalu. Di hari pertama, ia diajak mengikuti “pagi ceria” dengan aktivitas singkat: menyapa teman, merapikan kelas, memeriksa tempat sampah terpilah, lalu menuliskan satu hal baik yang ingin dilakukan hari itu. Ritual sederhana ini menggeser fokus dari “takut salah” menjadi “berani bertumbuh”. Dalam konteks sustainabilitas, kebiasaan kecil yang konsisten justru yang paling berdampak.
Di SMPN 5 Abiansemal, kepala sekolah menyebut jumlah siswa baru 352 orang—angka yang disesuaikan kapasitas dan kebutuhan sekolah. Data ini penting karena program ramah anak dan ramah lingkungan memerlukan rasio pendampingan yang masuk akal. Semakin padat kelas tanpa dukungan, semakin sulit menjaga kualitas pembiasaan, termasuk program kebersihan, pengelolaan kantin, dan pengawasan area hijau. Dengan perencanaan yang tepat, sekolah dapat mengatur rotasi piket hijau, jadwal perawatan kebun, dan proyek kelas yang tidak menambah beban, melainkan melekat pada pembelajaran.
Gerakan ini juga dipahami sebagai kelanjutan dari rangkaian SPMB yang berlangsung sejak awal bulan dan dilakukan serentak di seluruh Badung, bergilir antar-kecamatan. Artinya, transisi dari rumah ke sekolah dirancang halus dan terukur. Untuk menguatkan konteks nasional, sekolah dapat membandingkan praktik pengelolaan kebiasaan dengan daerah lain, misalnya wacana kurikulum baru sekolah dasar yang menuntut pembelajaran lebih relevan dan kontekstual. Intinya, MPLS bukan panggung sehari; ia adalah pintu menuju budaya sekolah yang menghormati martabat anak sekaligus memperluas kepedulian pada alam. Insight akhirnya jelas: ketika karakter dibangun sejak hari pertama, program lingkungan tidak terasa sebagai beban tambahan, melainkan bagian dari identitas siswa.
Praktik ramah lingkungan yang terukur: sampah, air, energi, dan kantin sehat di sekolah-sekolah Badung
Mengembangkan sekolah ramah lingkungan memerlukan ukuran yang jelas. Tanpa indikator, program mudah berubah menjadi lomba dekorasi. Di Badung, beberapa praktik paling berdampak justru yang dekat dengan rutinitas: bagaimana sampah dipilah, bagaimana air minum disediakan, bagaimana listrik dipakai, dan bagaimana kantin membentuk pola konsumsi. Jika setiap hari ratusan siswa beraktivitas, akumulasi kebiasaan menjadi “mesin perubahan” yang lebih kuat daripada kampanye sesekali.
Ambil contoh pemilahan sampah. Sekolah dapat mengadopsi sistem tiga fraksi: organik, anorganik bernilai (botol, kertas), dan residu. Namun yang membuatnya efektif adalah desain alur: tempat sampah terpilah ditempatkan pada titik arus manusia (dekat kantin dan lapangan), poster dibuat dengan contoh benda nyata, dan ada jadwal penimbangan mingguan. Wira—siswa fiktif tadi—bisa ditugaskan sebagai “duta kelas” yang mencatat hasil timbang. Ketika siswa melihat grafik naik-turun residu, mereka belajar sebab-akibat: “residu naik karena banyak sachet”, lalu mereka mencari solusi seperti membawa kotak makan. Pembelajaran ini dapat diperkaya dengan referensi praktik kota lain, misalnya studi tentang pemilahan sampah di Jakarta Selatan sebagai perbandingan tantangan di wilayah perkotaan yang lebih padat.
Aspek berikutnya adalah air. Banyak sekolah mulai mendorong galon isi ulang dan botol minum pribadi. Kebijakan kecil seperti “hari tanpa plastik sekali pakai” di kantin dapat menurunkan volume sampah sekaligus melatih disiplin. Untuk membuatnya adil, sekolah perlu menyediakan akses air minum yang higienis dan terjangkau. Jika tidak, siswa yang lupa botol akan kembali membeli kemasan. Di sinilah peran komite sekolah dan orang tua: menyiapkan sistem donasi dispenser atau skema subsidi bagi siswa yang membutuhkan. Upaya ini selaras dengan misi pendidikan yang inklusif, bukan sekadar melarang.
Energi sering dianggap urusan teknis, padahal ia bisa menjadi bahan ajar yang menarik. Setiap kelas dapat membuat “audit listrik” sederhana: mencatat berapa lama lampu dan kipas menyala, lalu menghitung perkiraan konsumsi. Guru IPA atau matematika bisa mengubahnya menjadi proyek numerasi. Jika sekolah memiliki panel surya, siswa dapat membandingkan produksi energi harian dengan penggunaan. Namun tanpa panel pun, perubahan perilaku—mematikan lampu saat cukup terang, memaksimalkan ventilasi—memberi dampak nyata. Di wilayah pariwisata seperti Badung, literasi energi penting karena siswa hidup berdampingan dengan industri yang konsumsi energinya tinggi.
Kantin sehat adalah jembatan antara kesehatan dan konservasi. Mengurangi makanan ultra-proses dan memperbanyak menu lokal musiman menekan jejak karbon sekaligus meningkatkan gizi. Di kantin, label sederhana seperti “menu lokal hari ini” dapat menjadi kebanggaan. Sekolah juga bisa mengadopsi sistem deposit wadah: siswa meminjam wadah makan dan mengembalikan setelah dicuci. Memang perlu investasi awal, tetapi biaya dapat dikelola bertahap.
Agar praktik ini tidak terputus, sekolah dapat menyusun peta program tahunan. Berikut contoh tabel indikator yang bisa dipakai tim lingkungan sekolah.
Area Program |
Indikator Terukur |
Contoh Kegiatan Siswa |
Frekuensi |
|---|---|---|---|
Pemilahan sampah |
Penurunan residu (kg/minggu) |
Menimbang residu per kelas dan membuat grafik |
Mingguan |
Air minum |
Pengurangan botol plastik sekali pakai |
Kampanye bawa tumbler dan pemetaan titik isi ulang |
Bulanan |
Energi |
Jam pemakaian listrik per ruang |
Audit listrik dan rekomendasi hemat energi |
Per semester |
Kantin sehat |
Persentase menu lokal dan minim kemasan |
Kurasi menu bersama pengelola kantin |
Mingguan |
Area hijau |
Jumlah tanaman hidup dan terawat |
Jadwal perawatan kebun kelas |
Mingguan |
Jika indikator ini dijalankan, sekolah tidak lagi bergantung pada semangat sesaat. Dalam konteks yang lebih luas, isu kualitas udara dan emisi juga relevan; sekolah bisa mengaitkan proyek energi dengan contoh situasi di kota lain seperti kualitas udara Jakarta yang menurun agar siswa memahami urgensi. Insight akhirnya: program lingkungan yang berhasil selalu punya data sederhana, rutinitas yang manusiawi, dan ruang refleksi yang membuat siswa merasa “ini milik kami”.
Melihat praktik yang terukur, langkah berikutnya adalah memperluas cara belajar—keluar dari kelas—agar kepedulian tidak berhenti di tempat sampah dan sakelar.
Pengembangan pendidikan berbasis alam: studi eksplorasi Green School Bali dan pembelajaran kontekstual
Rangkaian Badung Education Fair yang dimulai sejak 2024 memberi jejak penting bagi gerakan sekolah ramah lingkungan di Badung. Salah satu kegiatan yang kuat adalah kunjungan Disdikpora Badung ke Green School Bali di Banjar Saren, Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal. Kegiatan ini dipimpin oleh pejabat bidang SD, melibatkan sekitar 160 siswa dan guru dari sekolah negeri dan swasta, serta 15 orang komunitas guru penggerak. Angka partisipasi ini menunjukkan bahwa pengembangan wawasan tidak dibatasi pada “sekolah unggulan” saja, melainkan dibuka sebagai pembelajaran bersama.
Green School dikenal dengan pendekatan keberlanjutan yang menyatu dengan desain ruang. Ketika rombongan memasuki area bambu dan kebun, pesan yang sampai bukan sekadar “sekolah ini unik”, tetapi “belajar bisa terjadi di mana saja”. Dalam kerangka merdeka belajar, siswa diajak mengamati aliran air, kompos, kebun sayur, serta bagaimana keputusan harian—misalnya memilih bahan bangunan—terhubung dengan lingkungan hidup. Banyak sekolah biasa mengajarkan konsep ekologi lewat buku; di sini, konsep itu memiliki bau tanah, tekstur daun, dan konsekuensi nyata.
Anekdot yang sering muncul dari kegiatan semacam ini adalah perubahan cara bertanya. Wira, misalnya, awalnya hanya bertanya “kenapa kelasnya dari bambu?”. Setelah sesi diskusi, pertanyaannya naik tingkat: “apakah bambu lebih cepat tumbuh daripada kayu keras, dan bagaimana dampaknya ke hutan?”. Pertanyaan lanjutan seperti ini adalah indikator tumbuhnya literasi konservasi. Guru kemudian dapat membawa pertanyaan itu kembali ke kelas dan menjadikannya proyek: menghitung siklus tumbuh tanaman, membandingkan bahan, atau merancang mini-eksperimen kompos.
Kunjungan tersebut juga dipilih karena adanya kerja sama antara pihak swasta dan Pemkab Badung. Kolaborasi seperti ini penting untuk menjaga kesinambungan program. Sekolah negeri sering menghadapi keterbatasan fasilitas; mitra swasta dapat menyediakan lokakarya, akses lokasi belajar, atau pelatihan guru. Namun kolaborasi tidak boleh berhenti pada “study tour”. Agar berdampak, sekolah perlu membuat rencana tindak lanjut: minimal satu proyek kelas yang meniru prinsip, bukan meniru bentuk. Misalnya, jika Green School memiliki kebun pangan, sekolah lain dapat memulai dari pot sederhana dan jadwal perawatan, lalu mengaitkan hasil panen dengan menu kantin.
Disdikpora juga menyebut studi eksplorasi ke beberapa lokasi lain seperti Garuda Wisnu Kencana, Museum Pasifika, dan PT Bambu. Ini menunjukkan arah kebijakan: memperkuat pembelajaran lintas ruang—budaya, seni, teknologi bahan, dan alam—agar siswa memahami bahwa isu keberlanjutan tidak berdiri sendiri. Seni dapat menjadi media kampanye hemat plastik; museum dapat mengajarkan hubungan manusia-alam dari perspektif sejarah; industri bambu dapat membuka diskusi ekonomi sirkular.
Di tahun-tahun setelah 2024 hingga kini, sekolah-sekolah dapat memperluas format kegiatan dengan dukungan teknologi. Misalnya, dokumentasi proyek kebun dibuat sebagai portofolio digital atau video pendek. Kolaborasi dengan ekosistem inovasi juga bisa membantu, seperti cerita tentang startup edtech Bali di bidang coding yang dapat menginspirasi pembuatan aplikasi sederhana untuk pencatatan sampah atau pemantauan tanaman sekolah. Teknologi di sini bukan tujuan, melainkan alat untuk meningkatkan keterlibatan dan konsistensi.
Dengan pembelajaran berbasis alam, sekolah tidak hanya “mengajar tentang lingkungan”, tetapi mengajar “di dalam lingkungan”. Insight akhirnya: ketika siswa mengalami langsung siklus hidup—menanam, merawat, memanen, mengolah—maka kepedulian tidak lagi abstrak, melainkan menjadi bagian dari identitas dan cara berpikir.
Kolaborasi lintas pihak di Kabupaten Badung: orang tua, aparat, komite sekolah, dan komunitas sebagai penguat kepedulian
Gerakan sekolah ramah lingkungan yang bertahan lama selalu memiliki ekosistem. Di Badung, kehadiran camat, Dewan Pendidikan, unsur Polsek dan Danramil, kepala sekolah negeri-swasta, komite sekolah, serta orang tua pada pembukaan MPLS menandakan bahwa dukungan sosial diposisikan sebagai fondasi. Mengapa itu penting? Karena perubahan perilaku siswa—membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum, memilih transportasi rendah emisi—akan lebih mudah ketika norma yang sama hidup di rumah, jalan, dan ruang publik.
Peran orang tua sering direduksi menjadi “menyediakan perlengkapan sekolah”. Padahal, dalam pendidikan lingkungan, orang tua bisa menjadi mitra utama. Contohnya, program “bekal tanpa kemasan” akan gagal jika orang tua tidak punya opsi praktis. Sekolah bisa menyiasati dengan lokakarya singkat bersama komite: cara menyiapkan bekal sederhana, memilih wadah tahan lama, hingga mengelola sisa makanan. Di sini, sekolah perlu sensitif pada kondisi ekonomi keluarga. Alih-alih mewajibkan produk mahal, sekolah dapat mendorong prinsip “pakai yang ada” dan bertahap. Kepedulian tumbuh saat program terasa adil.
Aparat kewilayahan memiliki fungsi yang kadang terlupakan: memastikan keamanan dan ketertiban kegiatan sekolah, termasuk saat proyek luar ruang. Ketika siswa melakukan bersih-bersih lingkungan sekitar sekolah atau kampanye jalan kaki, pendampingan aparat bisa meningkatkan rasa aman. Lebih dari itu, kehadiran mereka memberi pesan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ketahanan komunitas. Di wilayah yang rentan cuaca ekstrem, narasi ini semakin relevan; pembelajaran dapat dikaitkan dengan kejadian seperti banjir dan tanah longsor di Sumatra untuk menunjukkan dampak kerusakan ekologis dan pentingnya mitigasi.
Komunitas lokal juga dapat menjadi penguat, misalnya komunitas lingkungan, komunitas sepeda, atau kelompok bank sampah. Sekolah dapat mengundang narasumber yang membumi: aktivis bank sampah yang menceritakan bagaimana satu RT menurunkan residu, atau pesepeda yang mengajak siswa memahami keselamatan jalan. Referensi lintas daerah seperti komunitas lingkungan di Bandung bisa menjadi inspirasi model kegiatan: kerja bakti berbasis data, peta titik sampah liar, atau proyek edukasi publik melalui seni.
Dalam konteks transportasi, Badung dapat menguatkan budaya berangkat sekolah yang lebih hijau dengan “hari bersepeda” atau “jalan kaki bersama”. Tentu harus memperhatikan keselamatan rute. Kota lain memberi contoh, misalnya dorongan penggunaan sepeda di Surakarta yang dapat dijadikan bahan diskusi: apa yang membuat orang mau bersepeda, infrastruktur apa yang dibutuhkan, dan bagaimana sekolah bisa berperan sebagai pemantik. Jika rute terlalu berbahaya, sekolah bisa memulai dari internal: bersepeda di area sekolah, latihan keselamatan, dan kampanye berbagi jalan.
Agar kolaborasi tidak tercerai-berai, sekolah dapat membentuk tim kecil lintas pihak yang bertemu per dua bulan: perwakilan guru, OSIS, komite, dan orang tua. Agenda rapat dibuat konkret: evaluasi indikator sampah, kebutuhan fasilitas air minum, dan rencana proyek konservasi. Dengan cara ini, konflik kepentingan bisa dikelola sejak awal, dan keputusan tidak terpusat pada satu orang. Insight akhirnya: kolaborasi yang sehat bukan tentang banyaknya logo di spanduk, melainkan mekanisme kerja yang rutin, transparan, dan membuat setiap pihak merasa memiliki.
Jika jejaring sudah terbentuk, langkah berikutnya adalah memastikan semua itu masuk ke ruang kelas dan sistem penilaian, agar tidak menjadi kegiatan tambahan yang mudah hilang saat pergantian pengurus.
Strategi pengembangan berkelanjutan: integrasi kurikulum, evaluasi, dan inovasi untuk sustainabilitas sekolah
Pengembangan sekolah ramah lingkungan akan bertahan bila terintegrasi dengan kurikulum, bukan berdiri sebagai program ekstrakurikuler semata. MPLS memberi start emosional—siswa merasa aman dan diterima—namun keberlanjutan ditentukan oleh apa yang terjadi pada minggu ke-3, bulan ke-2, dan semester berikutnya. Di sinilah sekolah perlu merancang pembelajaran yang membuat isu lingkungan menjadi konteks untuk kompetensi inti: literasi, numerasi, sains, seni, hingga kewargaan.
Contoh integrasi yang efektif adalah “proyek berbasis masalah” yang dekat dengan realitas sekolah. Misalnya, kelas VIII diminta memecahkan masalah sampah kantin. Mereka melakukan observasi, wawancara pengelola kantin, menghitung komposisi sampah, lalu menyusun rekomendasi. Guru bahasa Indonesia mengajarkan struktur laporan; guru matematika membahas persentase; guru IPA membahas dampak plastik pada ekosistem; guru seni mengarahkan kampanye visual. Dengan begitu, pendidikan lingkungan menjadi lintas mata pelajaran dan tidak menambah jam secara berlebihan.
Evaluasi juga harus dibuat sederhana namun konsisten. Banyak sekolah berhenti karena tidak ada umpan balik yang jelas. Gunakan indikator yang sudah dipetakan pada tabel sebelumnya, lalu jadikan hasilnya bahan refleksi kelas. Wira bisa melihat bahwa residu turun ketika kelasnya kompak membawa wadah. Pengalaman sukses kecil seperti ini membangun efikasi diri: “ternyata saya bisa berkontribusi”. Efikasi diri adalah bahan bakar kepedulian jangka panjang.
Inovasi dapat membantu memperluas jangkauan. Namun inovasi yang sehat adalah yang sesuai kebutuhan. Misalnya, jika pencatatan manual berat, sekolah dapat memakai formulir digital sederhana. Jika akses internet menjadi kendala, gunakan sistem bergilir melalui perangkat sekolah. Di konteks Indonesia yang konektivitasnya beragam, rujukan seperti internet cepat di Papua Barat dapat menjadi bahan diskusi di kelas TIK: bagaimana konektivitas memengaruhi peluang belajar, dan bagaimana sekolah bisa adaptif dengan kondisi lokal.
Aspek lain yang sering luput adalah keterkaitan antara lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sekolah ramah anak berarti juga menjaga kesehatan mental. Budaya anti-kekerasan yang ditekankan Disdikpora Badung perlu diterjemahkan menjadi SOP: pelaporan perundungan, mediasi, dan pendampingan. Ketika sekolah aman secara psikologis, siswa lebih berani terlibat dalam proyek luar ruang dan kegiatan publik. Bahkan isu seperti pencegahan pernikahan dini dapat dikaitkan dengan pendidikan yang memandirikan, seperti yang dibahas dalam pendidikan anti pernikahan dini, karena pendidikan yang kuat memperbesar pilihan hidup dan memperkecil kerentanan.
Untuk menjaga semangat tahunan, sekolah dapat menyusun kalender “musim proyek”: musim hujan fokus pada resapan dan biopori; musim kemarau fokus pada hemat air; menjelang hari besar nasional fokus pada karya ilmiah dan pameran. Kegiatan semacam Badung Education Fair bisa menjadi panggung karya, tetapi tujuan utamanya adalah proses. Jika siswa hanya mengejar piala, program mudah padam. Jika siswa menikmati proses karena relevan dan menyenangkan, sustainabilitas terjadi secara alami.
Terakhir, hubungan dengan sektor pariwisata berkelanjutan di Bali dapat menjadi konteks kaya. Badung sebagai wilayah yang terkait erat dengan pariwisata dapat mengajak siswa menganalisis jejak lingkungan industri, lalu menyusun ide solusi mikro di sekolah. Siswa dapat membandingkan praktik destinasi lain, misalnya cerita tentang pariwisata berkelanjutan di Sri Lanka, untuk memperluas perspektif bahwa menjaga alam juga strategi ekonomi jangka panjang.
Insight akhirnya: gerakan yang matang selalu bertumpu pada tiga pilar—budaya sekolah yang ramah, praktik lingkungan yang terukur, dan kurikulum yang menghidupkan kepedulian—sehingga sekolah di Kabupaten Badung dapat terus menjadi laboratorium kecil bagi masa depan yang lebih lestari.
