Seluruh Fraksi Pendukung Dewan Sepakati Raperda Retribusi Jasa Umum Menjadi Perda

oleh -15 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Seluruh Fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan (Raperda) tentang perubahan kedua atas peratuaran daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, pada rapat paripurna IV masa sidang I tahun 2020, Senin (12/10) di gedung DPRD setempat.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Parmana Setiawan dan dihadiri Ketua DPRD Hj Merry Rukaini, serta dihadiri Wakil Ketua II DPRD, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, anggota DPRD, Sekda H Jainal Abidin, unsur FKPD, asisten sekda, kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.

Baca Juga :   Set Enus Y Mebas,Tanda Tangani  Deklarasi Anti Hoax

Dalam rapat paripurna tersebut masing-masing fraksi DPRD Barito Utara melalui juru bicaranya menyampaikan pendapat akhirnya. Adapun enam fraksi DPRD tersebut yaitu, Fraksi Partai Kebangkitan bangsa (F-PKB), Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI-P), Fraksi Partai Gerndra ((F-PG), Fraksi partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera (F-ARKS).

Baca Juga :   DPRD Tabalong Belajar kepada Dewan Barut

Ke enam fraksi pendukung DPRD ini menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan ke dua atas peraturan daerah (Perda) nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum menjadi Perda Kabupaten Barito Utara.

Persetujuan tersebut disahkan dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan ditandai dengan penandatanganan langsung oleh Bupati Barito Utara H Nadalsyah yang di paraf Wakil Bupati Sugianto Panala Putra bersama unsur pimpinan DPRD Barito Utara.

Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Permana Setiawan memimpin sidang paripurna mengatakan bahwa, seluruh fraksi telah menyetujui Raperda dan telah dilakukan penandatanganan bersama pimpinan daerah dan unsur pimpinan DPRD.

Baca Juga :   Personil Polsek Hanaut Melaksanakan Pengamanan Shalat Jumat

“Nantinya, raperda tersebut akan diajukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk disahkan menjadi Perda yang akan diterapkan di Kabupaten Barito Utara. Diharapkan, perda yang telah disahkan ini nantinya dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata Parmana Setiawan.

(TWN2)