Semrawut Program PSR di Desa Pandran Permai, Syahmiludin: Program Jalan Terus

oleh -157 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Semrawut Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahap pertama oleh koperasi Soloi Bersama di Desa Pandran Permai, masih banyak mengundang pertanyaan publik. Sipakah yang diuntungkan dari kasus yang merugikan para petani tersebut.

Pertanyaan mendasar dari masyarakat adalah, bagaimana bisa bibit dari PT. SAL yang dibeli oleh Koprasi Solai Bersama tidak memenuhi kreteria dari undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan dan Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perkebunan.

Diketahui hingga saat ini ada tiga kelompok tani yang tergabung di koperasi Solai Bersama, berjumlah puluhan orang masih belum ada kepastian kapan penanaman bibit bersertifikan dan berlebel dikebun mereka, padahal mereka sudah menebang pohon sawit yang dulunya sebagai sumber keuangan para petani.

Baca Juga :   Satres Narkoba Polres Bartim, Tangkap Ali Husin Si Budak Sabu

Dikasus ini sudah puluhan anggota tani yang tergabung di Koperasi Solai Bersama, Desa Pandran Permai, telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Utara, Kalteng, pada Kamis (18/11) lalu.

Selain anggota ada Ketua Koperasi Solai Bersama, Kusmen, Kadis Pertanian Syahmiludin A Surapati, mantan Kadis Pertanian Ir. Setia Budi dikabarkan sudah dimintai keterangan, oleh pihak Kejaksaan.

Dikonfirmasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, Syahmiludin A Surapati tak menampik dirinya empat kali dipanggil ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Utara terkait hal tersebut.

” Kalo dipanggil iya yang jelas saya masuk dinas disini pada bulan Februari sebagai kepala dinas, tahap satu itu jauh sebelumnya saya, tapi saya nyatakan bahwa program PSR ini akan terus berlanjut,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, kamis (25/11/2021).

Dijelaskan Syahmiludin, pada saat dirinya dipanggil tersebut hanya meminta penjelasan sejauh mana program kegiatan itu sudah berjalan.

Baca Juga :   Polresta Bandara Soekarno-Hatta Musnahkan Barbuk Sabu-sabu Seberat 893,7 Gram  

” Saya jelaskan saja, bahwa kalau melihat komoditi sawit sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh presiden, regulasi aturan dalam kegiatan PSR ini dari waktu ke waktu dengan cepat berubah,” katanya.

Lanjut Syahmiludin, kadang – kadang pelaksanaan di tingkat lapangan belum siap dengan satu perubahan yang sudah ada perubahan yang lain.

” Ini masih belum diimbangi dengan kesiapan faktor yang ada di tingkat kabupaten apalagi di tingkat lapangan, jadi ini yang memang harus kita benahi,” ungkapnya.

Baca Juga :   40 Petani Sawit di Pandran Permai Diperiksa, Kejari Barut: Tersangka Pasti Ada

Lanjutnya, dengan ditemukannya indikasi ada yang tidak pas dalam pengelolaan ini, yang dianggap bisa memiliki potensi menimbulkan kerugian itu ranahnya penyidik.

” Saya tidak mau terlalu jauh untuk membicarakan yang ada, ” jelasnya.

Ditanya apakah sebagai Kepala Dinas apabila ada kasus seperti yang dialami oleh kelompok tani, koprasi Solai Bersama apakah Kepala Dinas Pertanian boleh mengambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang telah di tetapkan.

Dengan tegas Syahmiluddin mengatakan tidak bisa. “Ya seharusnya kebijakan harus melalui prosedur sesuai aturan yang telah ditentukan,” pungkasnya.(Tim)