Sengketa Lahan PT Pada Idi VS Warga Papar Pujung Kian Meruncing, Ini Faktanya !!!

oleh -255 views

TEWENEWS, Muara Teweh  –  Sengketa lahan antara masyarakat Desa Papar Pujung dengan perusahaan tambang batu bara PT Pada Idi, sampai  saat ini masih belum ada titik temu. Pihak Polres Barito Utara ( Barut)  telah beberapakali memediasi kedua belah pihak, dengan harapan masalah sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui musyawarah.

Reno dan rekan-rekannya, warga Desa Papar Pujung, menuntut agar perusahaan membayar ganti rugi atas lahan mereka seluas kurang lebih 64 hektar.

“Kita telah mengadakan pertemuan membahas soal masalah sengketa lahan ini, dengan mengundang pihak perusahaan dan masyarakat, serta  dari pemerintah daerah yang dihadiri Asisten 1 Hendro Nakalelo dan Perwakilan DAD,” ujar Kapolres Barut AKBP Dostan Matheus Siregar melalui Kasat Reskrim AKP Samsul Bahri, Rabu (30/5).

Baca Juga :   Warga Muara Inu Laporkan PT. Pada Idi ke LSM Barut

Menurut  Kasat, dalam persoalan ini pihak perusahaan mengaku telah melakukan ganti rugi atas lahan yang telah mereka garap kepada warga Muara Inu. Sementara warga Desa Papar Pujung mengklaim bahwa lahan yang dikerjakan oleh perusahaan, merupakan hak mereka dan masuk di wilayah Desa Papar Pujung, dan perusahaan belum melakukan ganti rugi atas lahan tersebut.

Hingga akhirnya warga Desa Papar Pujung melakukan aksi pemortalan di areal stok File pelabuhan perusahaan (bukan merupakan objek lahan yang disengketakan red) dan sampai dengan saat ini portal itu masih belum di lepas, sebab ada sanksi-sanksi adat yang tidak bisa di terima oleh pihak perusahaan untuk melepas portal tersebut.

“Jadi perusahaan sudah membayar ganti rugi lahan, bukan langsung melakukan aktivitas penambangan tanpa melakukan ganti rugi lahan,” jelas Kasat.

Baca Juga :   Kades Muara Inu Sayangkan Pembebasan Lahan PT. Pada Idi Tidak Melibatkan Pemerintah Desa

Dikatakannya, bahwa dalam persoalan ini yang menjadi kendala yaitu belum jelasnya batas antar Desa Muara Inu dan Desa Papar Pujung. Sedangkan untuk menyelesaikan masalah ini, perlu diketahui lebih jelas mengenai lahan yang disengketakan oleh masyarakat, artinya lahan itu masuk ke wilayah desa mana.

“ Masih belun jelas masuk Desa Muara Inu atau Desa Papar Pujung, mengenai batas antar desa ini, merupakan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Barut.  Sementara sampai dengan saat ini, keputusan Bupati mengenai batas antar kedua desa tersebut juga masih belum ada,” ujarnya.

Namun, sambung dia, dari adat sendiri kalau berdasarkan tanda-tanda alam seperti sungai, pohon besar dan lainnya, lahan yang diklaim oleh Reno, Suriadi dan kawan-kawan masuk ke wilayah Desa Muara Inu.

Baca Juga :   Semangat Yang Berapi-Api TMMD ke 111

“ Disamping itu pula berdasarkan keputusan dari DAD, bahwa portal adat hinting pali yang dipasang oleh warga papar pujung di stok File sekitar pelabuhan PT Pada Idi ini tidak termasuk sanksi adat, karena bukan objek yang disengketakan,” katanya.

Polres Barut dalam hal ini masih melihat dari sisi kearipan lokal adat dan masyarakatnya, belum melihat dari hukum positif. Kalau melihat dari hukum positif pihak pemortal bisa dikenakan pasal 162 undang-undang minerba No 4 tahun 2009, sebab menghalang-halangi kegiatan pertambangan yang mengakibatkan aktivitas perusahaan menjadi terhenti, ancaman hukuman 1 tahun dan denda Rp 100 juta.

“ Masyarakat juga sudah disarankan untuk mengajukan kasus ini secara perdata, namun mereka tidak mau,” pungkasnya. (Ap)