Setelah Ada Kesepakatan, Ratusan Pengunjuk Rasa di Kantor Bupati Bartim Membubarkan Diri

TEWENEWS, Tamiang Layang – Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga masyarakat dari perwakilan karyawan, pemilik armada hauling, masyarakat pemilik lahan dan simpatisan yang mendatangi kantor Bupati kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, akhirnya membubarkan diri setelah mendapatkan beberapa kesepakatan pada Selasa (08/10/2019).

Dikeluarkannya surat Bupati Bartim nomor 500/52/Ekobang tentang kesepakatan pertemuan perwakilan pengunjuk rasa Asosiasi Angkutan Batu Bara (AABB) Tumpuk Natat dan surat pernyataan dari perwakilan pengunjku rasa yang ditandatangani 10 orang di hadapan Bupati Bartim dan jajaran Forkompinda setempat.

Seperti yang disampaikan Bupati Bartim Ampera AY Mebas, SE. MM “Kami bersama warga masyarakat yang melakukan aksi demontrasi damai telah menyepakati tiga poin”, ucap Ampera.

Pertama warga masyarakat yang tergabung dalam AABBTumpuk Natat siap mendorong PT Rimau Group sepakat mendukung dan berkerja sama dengan PT Pertamina sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Kedua siap mendukung dan menciptakan situasi kondusif di Bartim dan ketiga mendukung tetap berjalannya iklim usaha yang kondusif, khususnya perekonomian masyarakat Kabupaten Barito Timur dan meminta secepatnya kepada pimpinan PT Rimau Group untuk segera menyelesaikan segala permasalahan yang ada sejak pernyataan ini diterima,” jelas Ampera.

Baca Juga :   Pemkab Bartim Gelar Sidang Panitia Pertimbangan Landreform

Aksi unjuk rasa tersebut bermula dengan ditutupnya akses jalan Pertamina di desa Jaweten oleh pihak PT. Patra Jasa, karena pihak Rumah Grup belum mengisi formulir permohonan kerjasama sama dengan Patra Jasa. Sedangkan hingga saat ini sudah ada 14 perusahaan yang yang menandatangani permohonan kerja sama dengan pihak Patra Jasa.

Ada empat poin yang menjadi tuntutan penginjil rasa yang disampaikan melalui salah satu juru bicara Mardianto, “Pertama menolak PT.Pertamina dan PT.Patra Jasa mengelola jalan eks Pertamina, dari KM 0 Desa Bentot sampai ke pelabuhan Telang Baru, ucap Mardianto.

Kedua tidak mengakui sertifikat hak pakai PT.Pertamina karna penerbitan sertifikat tidak melibatkan pemilik lokasi dan masyarakat yang ada di sekitar areal yang di sertifikat, ketiga menolak tindakan kesewenang- wensngan pihak PT.Patra Jasa dan tindakan ini sudah melanggar adat istiadat kami dan yang keempat mendesak pemerintah/bupati kabupaten Barito Timur memberikan solusi yang berpihak kepada masyarakat yang telah memberikan mandat, tutup Mardianto. (Ahmad F)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian
id_IDIndonesian
%d blogger menyukai ini: