Sidang Etik DKPP, Tim Hukum H2D Skak Mat Bawaslu Kalsel

oleh -1.871 views

TEWENEWS, Banjar Masin – Melalui siaran pers yang diterima Tewenews.com Jumat (2/4/2021) Tim Hukum Haji Denny-Difri (H2D) menyampaikan bahwa Lima komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan kembali menjadi pihak teradu dalam sebuah laporan yang dibuat oleh Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Kali ini objek sengketa Hasil Kajian Bawaslu Kalsel Nomor 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020, yakni penanganan pelanggaran atas laporan penyalahgunaan bansos Covid-19 yang dilekatkan citra diri H. Sahbirin Noor, sehingga dianggap sebagai sebuah kampanye terselubung dengan menggunakan uang rakyat.

Pada sidang etik yang digelar oleh DKPP, Kamis (1/4/2021), Bawaslu Kalimantan Selatan menyatakan unsur penggunaan program tidak terbukti, karena ada pertentangan antara keterangan saksi Hasan Basri dengan dokumen sumber dana bansos covid-19 yang berasal dari Dinsos Provinsi Kalsel. Atas pernyataan tersebut, Kuasa Hukum Prof. Denny Indrayana, Muhamad Raziv Barokah menanggapi dengan sigap.

Baca Juga :   Srikandi Banua HST Gadeng Posyandu Galang Dukungan

Kuasa Hukum Haji Denny, Muhamad Raziv Barokah meminta kelima komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan untuk menunjukkan, pada halaman berapa dalam hasil Kajian Nomor 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 yang menyatakan ada pertentangan tersebut antara kesaksian Hasan Basri dengan dokumen Dinsos?

“Tidak ada satupun komisioner Bawaslu Kalsel (Teradu) yang menjawab, alih-alih menunjukkan pada halaman berapa, komisioner Bawaslu Kalsel justru lebih memilih membacakan petitum pembelaan berharap perkara di DKPP RI ditolak seluruhnya,” Terang Raziv.

Baca Juga :   Aksi Anggota Koramil Banjarsari Cegah Cavid-19 Dengan Berjemur

Sebelumnya telah dipaparkan dengan Power Point bahwa dalam Hasil Kajian 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020, seluruh unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Sahbirin Noor, telah diakui terjadi oleh Bawaslu Kalsel.

Unsur penggunaan kewenangan, diakui oleh Bawaslu Kalsel pada halaman 98, unsur penggunaan program diakui juga pada halaman 98, unsur penggunaan kegiatan ada pada halaman 95, unsur menguntungkan Petahana juga diakui dalam halaman 95, begitupun unsur waktu 6 bulan juga ada dalam halaman 95. Semua pengakuan ini ada pada bagian analisa hukum, bukan pada bagian dalil aduan, sehingga sudah menjadi fakta hukum yang diakui oleh Bawaslu Kalsel.

Dengan seluruh unsur yang telah terpenuhi, rupanya hasil kesimpulannya justru menyatakan tindakan yang dilakukan Sahbirin Noor tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Inilah yang menyebabkan Tim Kuasa Hukum H2D akan terus menempuh jalan yang disediakan oleh undang-undang untuk mendapatkan keadilan.

Baca Juga :   Media Massa Menjadi Pendingin dan Penghangat

“Sampai kapanpun kami tidak akan membiarkan kecurangan menjadi pemenang. Pemimpin yang terpilih akibat proses curang hanya akan mengabdi ke segelintir orang. Akibatnya kepentingan rakyat Banua dikesampingkan.” Tandas Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H mewakili Tim Hukum H2D. (Sofyan)