SLTA “Pungut” Uang untuk Tebusan Ijazah Sejuta Lebih

oleh -104 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Dunia pendidikan di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), tercoreng. Praktek pungutan tidak sah saat kelulusan siswa SLTA, ternyata masih terjadi. Padahal biaya pendidikan dijamin pemerintah.

Kabar minor ini datang dari Kecamatan Teweh Timur, di pedalaman Barut. Sebuah SLTA di Desa Benangin, ibu kota kecamatan setempat, dikabarkan mewajibkan muridnya membayar Rp.1,2 juta untuk menebus ijazah.

“Orang tua murid mengeluh karena pengambilan ijazah SLTA, disertai uang tebusan Rp.1,2 juta. Permasalahannya, tidak semua orang tua ada duit untuk membayar untuk ngambil ijazah,” ungkap sumber tewenews.com, Senin (2/3/2020).

Baca Juga :   Cegah Klaster Baru Covid-19, Polsek Cempaga Ingatkan Prokes saat Pesta Pernikahan

Pungutan ini terungkap, saat seorang murid harus lebih awal mengambil ijazahnya untuk keperluan masuk TNI. Murid tersebut sempat stres, beruntung dia mendapat bantuan dana dari Pemerintahan Desa Benangin-5.

Kebijakan itu beban bagi orqng tua murid kelas akhir SLTA di Teweh Timur. Tidak sedikit mereka harus utang sana sini, demi dapat ijazah anaknya. Kalau tidak menyerahkan uang, ijazahnya ditahan pihak sekolah.

Baca Juga :   Personil Polsek Sematu Jaya Sosialisasi prokes kepada pengguna jalan

“Kami sempat menanyakan ke pihak sekolah, memang dibenarkan oleh kepala sekolah, pengambilan ijazah wajib bayar Rp. 1,2 juta. Kepsek beralasan uang itu iuran Rp 200 perbulan. Kejadian ini untuk kelulusan 2019,” jelas sumber.

Sekadar diketahui, SLTA di Kecamatan Teweh Timur, baru dibuka beberapa tahun ini. Namun antusias masyarakat menyekolahkan anaknya di SLTA tersebut belum diimbangi peningkatan mutu. Bahkan murid pulang sekolah lebih awal dari biasanya.

Sayangnya pihak sekolah belum diperoleh keterangan resminya terkait tudingan soal pungutan maupun soal turunnya semangat mengajar pihak sekolah. Meski begitu, sejumlah tokoh masyarakat setempat membenarkan kabar minor tersebut.

Baca Juga :   Parah, Rahmad Firdaus Alias Daus Sudah Dua Kali Tertangkap dalam Kasus Narkoba

“Baik soal pungutan maupun soal mutu proses belajar mengajar sudah lama ingin kita laporkan. Tapi sekarang kondisinya berbeda, dimana untuk SLTA sudah menjadi wewenang disdik provinsi. Kita mau lapor tak ada akses,” kata seorang anggota BPD di Teweh Timur. (Tim)