Suriansyah Halim : Tuduhan PT. KSL Kepada Yandril Tidak Berdasar

oleh -60 views

TEWENEWS, Tamiang Layang – Sidang lanjutan antara PT Ketapang Subur Lestari (KSL) yang bergerak dibidang perkebunan sawit di kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah yang menggugat Yandril Cs atas dugaan tindak pidana pencurian karet pasal 362, 363 dan pasal 385 KUHP, dinilai kuasa hukum tidak berdasar.

Sidang yang mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut sebanyak dua orang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Hakim Roland P Samosir SH, hakim anggota Helka Rerung, SH dan Beny Sumarno SH. Ketua Majelis Hakim Roland P Samosir SH berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Negeri (PN) Tamiang Layang, dengan Terdakwa ditempat terpisah diruang sidang online di Rutan Tamiang Layang, Senin (27/04/2020).

KSL merupakan perusahaan yang telah mentake over dari Hak Guna Usaha (HGU) PT Sandabi Indah Lestari (SIL) pada tahun 2018, yang merupakan perusahaan perkebunan karet.

Usai sidang kuasa hukum Terdakwa Suriansyah Halim, SH mengatakan “Saksi Sigit Dwi Nugruho tadi menjelaskan pada tahun 2011 lalu sudah ada ganti rugi, tapi di surat pernyataan yang dibacakan tadi kan jelas bahwa disitu adalah ganti rugi tanam tumbuh”, ucapnya.

Untuk laporan KSL kepada klien kami Yandril pasal 362, 363 dengan 385 KUHP menurut saya tidak berdasar, sebab KSL adalah perusahaan sawit, sendangkan yang jadi masalah sekarang adalah tuduhan pencurian karet atas Yandril Cs.

KSL tidak punya legalitas terhadap karet, logikanya seseorang yang tidak memiliki izin, tidak berhak untuk melaporkan.

Dilanjutkan Suriansyah, Sigit juga menjelaskan tadi bahwa tanam tumbuh dan tanah itu beda, jelas lahan tersebut masih merupakan milik klien kami, sesuai dengan penjelasan Sigit yang menagatakan pada tahun 2017 dan 2018 ada mediasi.

Didalam mediasi itu jelas bahwa SIL maupun KSL mengakui tidak pernah ganti rugi, artinya kalau pembayaran yang tahun 2011 itu dipermasalahkan, harusnya waktu mediasi itu diungkit, kenapa dituntut lagi kan sudah diganti rugi, begitu logikanya, jelas Suriansyah.

“Malah poin kesepakatan mediasi itu menyebutkan bahwa untuk sementara sebelum ada penyelesaian, segala aktifitas diareal yang disengketakan harus dihentikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik SIL dengan Yandril maupun KSL dengan Yandril. Sesuai dengan izin SIL maupun KSL hanya punya HGU, bukan kepemilikan tanah”, pungkasnya. (Ahmad Fahrizali).