Tajeri : PT. MPGM Tidak Ada Ijin Berarti Kegiatan Mereka Ilegal

oleh -86 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Kasus dugaan penambangan ilegal galian C oleh PT.Multi Persada Gatra Mega (MPGM)  direspon anggota DPRD Barito Utara (Barut) dari Partai Gerindra, Tajeri. Dewan segera kelokasi tambang untuk mencaritahu secara detail aktivitas di sana.

Hal ini ditegaskan Tajeri, saat diminta tanggapannya oleh tewenews.com, terkait dugaan penambangan ilegal galian C, Selasa (26/6/2018).

“Kami dari DPRD akan segera cek lapangan. Apabila tidak ada ijin kita akan laporkan ke dinas terkait. Atau dipandang perlu ke Gubernur, karena masalah perijinan ranah provinsi,” kata Tajeri.

Baca Juga :   Dimasa Perundingan Pemilik Lahan Buka Portal yang Menutup Akses Jalan PT.PP dan PT.PLN Selama Tujuh Hari

Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, pihak manapun harus taat aturan. Apalagi ijin wajib hukumnya dikantongi dulu. Setelah itu baru bekerja. Ada apa degan perusahaan ini, kalau betul tidak ada ijinnya.

“Wah hebat juga berani beroperasi tanpa ijin. Tidak ada ijin berarti kegiatan mereka ilegal, mana dinas terkait, jangan tutup mata,” timpal Tajeri.

Seperti diberitakan sebelumnya, aktivitas tambang galian C di areal perkebunan miiik PT.MPGM yang beralamat di jalan Muara Teweh- Puruk Cahu Km32 terindikasi Ilegal, pasalnya aktivitas galian C yang dilakukan perusahaan kebun Sawit itu tanpa dilengkapi Ijin Galian C.

Baca Juga :   Satreskrim Polres Barut Amankan Pelaku Illegal Fishing

Aktivis LSM Gema kalteng, Hedim, menyampaikan hasil investigasi ke lapanggan pihaknya menemukan adanya aktivitas tambang galian C yang di lakukan PT.MPGM tanpa ada ijin.

“Kami menemukan aktivitas tambang galian c dilokasi Bevisi B perkebunan kelapa sawit milik PT.MPGM, untuk keperluan hamparan dan penimbunan seluruh jalan Perkebunan PT.MPGM,” katanya.

Ia menyampaikan, hal ini bertentangan dengan UU nomor 28 tahun2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah dan peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara nomor 1 tahun 2011 tentang pajak Daerah.

Baca Juga :   OTT KPK Terhadap Anggota DPRD Kalteng, Terkait Fee Perkebunan dan Lingkungan Hidup

Ketika dikonfirmasi, tewenews, humas PT.MPGM Ali Akbar mengatakan” bahwa kegiatan tersebut bukan aktivitas tambang galian C,namun aktivitas tersebut untuk keperluan tapak perumahan, sekali pun itu galian c tidak menyalahi aturan perundang-undangan sesuai dengan Permen ESDM nomor 32 tahun 2015 pasal 9,” ujarnya.

Setelah dilakukan penelusuran Permen ESDM nomor 32 tahun 2015 tersebut tidak terkait perihal perijinan untuk aktivitas tambang galian C tetapi perihal tatacara pemberian ijin khusus pertambangan mineral dan batu bara.(tim)