Tak Ada Uang Tebusan Ijazah, Murid Hanya Bayar Iuran BPP

oleh -208 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Kabar “minor” tentang dana tebus ijazah bagi murid kelas XII di SMAN-1 Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), direspon negatif masyarakat kecamatan setempat. Respon tak kalah reaktif juga ditunjukan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN-1 Teweh Timur, Darius Spdi.

Darius dengan tegas membantah, bahwa dana yang ditanyakan kepada masing-masing siswa saat mengambil ijazah, merupakan iuran ilegal. Yakni Biaya Pungutan Pendidikan (BPP), yang sebelumnya ditetapkan dan disepakati oleh orang tua siswa, dalam rapat khusus bersama komite dan pihak sekolah.

“Tidak benar kita mewajibkan murid menebus ijazah dengan membayar sebesar Rp.1,2 juta per siswa. Pihak sekolah hanya menanyakan iuran BPP yang ditunggak. Kebetulan tunggakan terhitung setahun,” ungkap Darius, via sambungan telepon, Rabu (4/3/2020).

Baca Juga :   Tingkatkan Upaya Mitigasi dalam PPKM Darurat, Polresta Palangka Raya Gelar Apel Siaga

BPP ditetapkan sebagai iuran resmi di SMAN-1 Teweh Timur. Dasarnya merujuk surat Disdik Provinsi Kalteng NO.422/1754/Disdik/VI/2018 tentang Pungutan dan Biaya Pendidikan SMA/SMK dan SMP/SD/SLB di Kalteng. Sebelum iuran diberlakukan, dilakukan rapat khusus dengan pihak komite, orang tua murid dan pihak sekolah.

Melalui rapat itu ditetapkan dan disepakati iuran BPP resmi dan wajib sebesar Rp.100 ribu perbulan di kurikulum 2018/2019. Besaran iuran kemudia ada perubahan ditetapkan dan disepakati dalam rapat baru-baru ini. Iuran BPP setelah penurunan menjadi Rp.50 ribu perbulan untuk kurikulum 2019/2020.

Iuran BPP sendiri wajib hanya bagi yang mampu. Sedangkan murid tidak mampu bebas iuran, dengan syarat menunjukan surat pernyataan tidak mampu yang dibenarkan pihak atau instansi terkait. Besaran dana wajib dibayarkan selama setahun pada 2018/2019 benar saja Rp.1,2 juta.

Baca Juga :   Sampaikan Pesan Kamtibmas, Satpolairud Polres Seruyan Sambangi Masyarakat Nelayan

“Namun bukan tebusan ijazah, melainkan iuran wajib BPP. Pihak sekolah tidak melakukan penahanaan ijazah bagi yang tidak bayar, karena sifatnya hanya menanyakan iuran yang murid tunggak dalam setahun itu. Karena murid yang nunggak tetap kita serahkan ijazahnya”, jelas Darius.

Dalam hal itu, Darius mengakui bila pihak sekolah mengetahui pihak-pihak yang keberatan dengan iuran tersebut. Tetapi, meski begitu, ijazah yang diminta tetap diserahkan, apalagi sejumlah murid penunggak iuran BPP, menyerahkan bukti surat tak mampu.

Darius juga tak menampik jika permasalah iuran BPP yang dikaitkan dengan pembagian ijazah, sempat jadi permasalahan serius tatkala beberapa orang tua murid mengambil ijazah. Penyelesaian sendiri bahkan sempat melibatkan pihak-pihak tertentu di Kecamatam Teweh Timur.

Baca Juga :   Personil Polsek Sungai Sampit Rutin Bagikan Maklumat Kapolda Kalteng

“Jadi meski wajib, bagi murid yang tidak melunasi iuran BPP tidak dipaksa menjadi keharusan dibayarkan. Iuran ini sifatnya sukarela, hanya saja nominalnya ditetapkan melalui rapat khusus, ditetapkan sebesar Rp.100 ribu perbulan di 2018/2019, dan Rp.50 ribu di 2019/2020”, tegasnya.

Seperti diketahui, kasus ini mencuat setelah beberapa narasumber menghubungi tewenews.com, mengaku mengeluhkan adanya tebusan Rp.1,2 juta saat pengambilan ijazah murid kelas XII, angkatan kelulusan 2018/2019.

“Orang tua murid mengeluh karena pengambilan ijazah SLTA, disertai uang tebusan Rp.1,2 juta. Permasalahannya, tidak semua orang tua ada duit untuk membayar untuk ngambil ijazah,” ungkap sumber tewenews.com, Senin (2/3/2020) lalu. (Tim)