Tak Hanya Petani, Kejari Juga Minta Keterangan Sejumlah Pihak Terkait Penyelewengan Dana PSR

oleh -257 views
Ketua Koperasi Solai Bersama Kusmen saat menghadiri mediasi dikantor Kecamatan Teweh Selatan

TEWENEWS, MUARA TEWEH – Dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana program peremajaan sawit dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLUBPDPKS) tahun 2020 di Desa Pandran Permai, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mulai terungkap.

Selain puluhan petani yang tergabung dalam Koperasi Solai Bersama Desa Pandran Permai yang dijadikan sebagai saksi untuk dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Utara pada Kamis (18/11) di kantor Desa setempat.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Utara ternyata juga pernah meminta keterangan dari Ketua Koperasi Solai Bersama, Kusmen. Bahkan Kadis Pertanian Syahmiludin A Surapati hingga mantan Kadis Pertanian sebelumnya Ir. Setia Budi dikabarkan sudah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito.

Ketua Koperasi Solai Bersama Kusmen, saat ditemui awak media menceritakan dan membuka sejumlah persoalan lain yang turut menyeret instansi terkait.

“Kita omong masalah bibit dulu ya. Kami awalnya ambil bibit dari Mahkota Bumi yang memang semua disini kerja samanya dengan Mahkota,” ujar Kusmen.

Baca Juga :   Desa Rimba Sari Tidak Pasang Baliho DD-ADD, Kejari Barut : Harusnya BPD Yang Menegur

Ketika awal memulai pekerjaan, bibit sawit yang dibutuhkan petani sebanyak 16.000 pohon. Akan tetapi penyedia bibit Mahkota Bumi hanya mampu 6.000 lebih pohon.

“Artinya ada kekurangan 10.000 pohon. Lalu pak Kadis Pertanian saat itu langsung mengambil kebijakan menyediakan bibit dari PT SAL yang merupakan salah satu perusahaan sawit di Barito Utara,” terang Kusmen.

Dari PT SAL, petani mendapat bibit sebanyak 8.700 pohon. Akan tetapi menurut Kusmen bibit tersebut pada saat pengiriman tidak tersertifikasi.

“Bibit dari PT SAL itu tersertifikasi, tetapi waktu pengirimannya tidak tersertifikasi,” terang Kusmen.

Bibit jenis Lonsum dari PT SAL yang pengirimannya tidak tersertifikasi dan disortir disoroti oleh pihak Provinsi. Bahkan Kosmen mengatakan instansi terkait dari Provinsi Kalteng sempat murka.

Apesnya bagi petani, bibit jenis Lonsum yang didatangkan dari PT SAL tersebut langsung ditanam. Meskipun setelah itu, mereka kembali diminta untuk mencabut dan atau terus merawat dengan membuat surat pernyataan atas perintah Kadis Pertanian pengganti B.

Baca Juga :   Ini Jawaban Pemkab atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Barut tentang Raperda APBD 2021

“Bagi petani yang tidak mencabut bibit dari PT SAL itu disuruh membuat pernyataan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara untuk tidak mengadu ke siapa pun,” ujar Kusmen seraya mengingat nama Kadis Pertanian Barut pengganti Pak B.

“Untuk masyarakat yang mencabut nanti bibitnya akan diganti dengan bibit dari Pak Gun sebagai penyedia bibit,” tambah Kusmen.

Perintah Kadis Pertanian dituruti para petani. Ada yang mencabut dan ada pula yang tidak mencabut.

“Untuk yang cabut itu ada sekitar 3.000 lebih pohon. Mereka ini yang tunggu bibit pengganti hingga hari ini,” tutur Kusmen.

Menariknya bibit dari PT SAL yang dicabut petani menjadi tanggung jawab penyedia bibit Mahkota Bumi. Pada hal bibit dari PT SAL itu merupakan kebijakan yang diambil mantan Kadis Pertanian tanpa koordinasi dengan para petani.

Baca Juga :   Semrawut Program PSR di Desa Pandran Permai, Syahmiludin: Program Jalan Terus

“Ya karena pak Gun sejak awal adalah penyedia bibit maka dia yang akan bertanggung jawab,” ujar Kusmen.

Persoalan ini memang tak mencuat ke publik, namun informasinya sudah dibidik Kejaksaan Negeri setempat.

Kosmen mengakui bahwa dirinya beserta sejumlah pihak terkait termasuk mantan Kadis sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Barito Utara beberapa waktu lalu.

“Ya kami sudah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri. Panggilan waktu itu terkait dugaan penyelewengan dana replanting,” tutur Kusmen di rumahnya seraya mengingat surat panggilan dari Kejaksaan Negeri.

Kasus ini sudah dan sedang berproses di Kejaksaan Negeri Barito Utara, Kalimantan Tengah. Berdasarkan sumber terpercaya Kejaksaan Negeri Barito Utara, sejumlah pihak sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Dua diantaranya Kadis dan mantan Kadis Pertanian. (Iskandar/tim)