TEWENEWS, Muara Teweh – Ternyata ada tunggakan jasa pelayanan medis terhadap tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara menyangkut pelayanan BPJS dan pelayanan umum sejak tahun 2019 senilai kurang lebih Rp 1,8 Miliar yang belum dibayar.
Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing antara DPRD dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Muara Teweh, Senin (7/9/2020).) RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Barito Utara Parmana Setiawan dihadiri 10 anggota DPRD, Plt Kepala Dinas Kesehatan Siswandoyo, dan Ditektur RSUD Muara Teweh drg Dwi Agus Setijowati.
Dalam RDP ini anggota DPRD mencecar Siswandoyo dan Dwi Agus tentang pelayanan RSUD, penanganan Covid-19, dan termasuk pula soal tunggakan jasa pelayanan medis.
“Cleaning service tiga bulan tidak menerima insentif,” kata anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Surianoor.
Legislator dari Partai Nasdem Netty Herawati juga menegaskan supaya manajemen RSUD Muara Teweh serius memperhatikan hak-hak para nakes dan karyawan.
“Gaji mereka kecil. Jangan sampai hak-hak mereka tertunda dan tertunggak,” imbuh Netty.
Senada dengan keduanya, legislator dari Partai Gerindra Dr Tajeri menegaskan, masalah insentif atau jasa pelayanan medis sudah berulangkali dibicarakan di DPRD. Angkanya pun telah disetujui DPRD. Bahkan Sekda Barito Utara sudah menyatakan kesanggupan menyelesaikan masalah tunggakan tersebut.
“Kami selalu mendukung untuk kepentingan RSUD, asalkan tak melanggar aturan,” ujar politikus bergelar Doktor ini didampingi Surianoor dan Netty kepada wartawan.
Direktur RSUD Muara Teweh Dwi Agus mengakui, RSUD telah menerima dana BLUD sebesar Rp14 miliar. Peruntukan dana tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
“Pagu Rp14 M. Di mana Rp10 M untuk pelayanan dan Rp4 M untuk operasional. Tersisa Rp1,2 M untuk keperluan sampai Desember 2020,” ungkapnya.
Sesuai Permenkes, tenaga kesehatan yang diberikan insentif dan santunan adalah yang bertugas di rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi Covid- 19, Ruang HCU/ICU/ICCU Covid-19 dan di ruang IGD Triase.
Selesai RDP, Wakil Ketua DPRD barito Utara Parmana Setiawan yang memimpin rapat mengatakan kepada bahwa masalah tunggakan jasa medis ini akan dibicarakan dengan Sekda Barut Jainal Abidin, Selasa (8/9/2020) pagi sebelum RDP dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(TWN2/Tim)
