Tidak Efektif, Sejumlah Kades di Barut Tolak Langganan Koran

oleh -26 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng, meminta pemerintah membatalkan kerja sama dengan media massa yang menggerogoti keuangan desa.

Penolakan keras ini disampaikan beberapa Kepala Desa Kabupaten Barut, yang menilai tak ada gunanya pengucuran dana desa jika masih dipotong pariwara yang tak jelas manfaatnya.

Selain itu, para kepala desa juga khawatir akan berurusan dengan aparat penegak hukum jika mengikuti pencairan anggaran pariwara ke media massa. “Ini kan tidak ada aturan hukumnya,” katanya, Selasa (21/5/2019).

Baca Juga :   Gunakan Media Spanduk, Bhabinkamtibmas Polsek Gunung Purei Sampaikan Ajakan Stop Karhutla Kepada Warga

Kades di salah satu desa di barut ini mengaku mewakili banyak kepala desa se-Kabupaten Barut, sebab hal itu akan membawa dampak hukum bagi kepala desa langsung, dan bukan kepada media massa yang menerima uang.

“Kami berlangganan Koran, tapi korannya jarang kami terima, dan bila adapun waktunya sudah lewat,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengingatkan kepada semua pihak, termasuk media massa untuk tidak menganggap program pencairan dana desa ini sebagai hibah yang layak dibagi-bagi.

Baca Juga :   Babinsa Koramil 1013-03/T.Tengah Bagikan Sembako pada Warga Kurang Mampu

Sebab sesuai peraturan perundangan, dana tersebut dengan jelas untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat desa. Sehingga siapa pun yang tidak terkait dengan pembangunan desa tidak berhak ikut menikmati, termasuk pemilik media massa.

Sebuah sumber lain menyebutkan, ada beberapa desa di Kecamatan Montallat, membayar langganan Koran. Tapi pisik korannya tidak pernah mereka terima. Kejadian ini sejak 2017.

Baca Juga :   Pemdes Hajak Perhatikan Akses Jalan Menuju Sekolahan

“Kami diminta mengambil Koran di kantor Kecamatan. Kami tidak bisa setiap hari ke kantor Kecamatan. Maka langganan Koran ini hentikan per 2019. Karena tidak jelas dasar pembiayaannya,” ungkap seorang kades.

Terpisah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kebupaten Barito Utara, Roby Cahyadi menyampaikan bahwa hal itu sudah di bicarakan dengan organisasi pemerintah desa.

“Kita sudah ada pertemuan sebelumnya dengan organisasi pemerintahan desa, Apdesi, dan PWI,” ujarnya.(Tim)