TEWENEWS, Tamiang Layang -Kurang lebih sebanyak 100 orang masyarakat kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, melakukan aksi damai didepan kantor Bupati dan DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan meminta DPRD Bartim mentukan sikap atau kebijakan agar segera melakukan Hak Interpelasi maupun Hak Angket.
Aksi demo tersebut dilakukan berbagai lapisan masyarakat, para tokoh hingga pengusaha, untuk meminta DPRD Bartim menjalankan fungsi sebagai lembaga pengwasan, dengan menurunkan jabatan Bupati yang menurut masyarakat pelaku aksi demo tidak bisa menjalankan pemerintahan yang seyogyanya mensejahterahkan masyarakat namun sebaliknya.
Jumudi, selaku kordinator aksi damai menyampaikan beberapa keluhan dan tuntutan didampingi para pendukung aksi untuk menyerahkan berkas 10 tuntutan kepada ketua DPRD Bartim Nur Sulistio, di ruang rapat kantor DPRD Bartim, Senin (31/08/2020)
Tuntutan tersebut yakni, untuk mohon Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten Barito Timur untuk mencopot memberhentikan Bupati Barito Timur atas ketidakmampuan dalam mengelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah melalui rapat paripurna istimewa.
Jumudi, selaku kordinator aksi damai menyampaikan beberapa keluhan dan tuntutan didampingi para pendukung aksi untuk menyerahkan berkas 10 tuntutan kepada ketua DPRD Bartim Nur Sulistio, di ruang rapat kantor DPRD Bartim,
Sepuluh tuntutan tersebut tercatat sebagai berikut:
Antara lain : CATATAN KRITIS KONDISI OBYEKTIF KABUPATEN BARITO TIMUR
1. BIDANG PENYERAPAN ANGGARAN APBD
– SILPA Tahun 2014 kurang lebih Rp. 70 Milyar
– SILPA Tahun 2015 kurang lebih Rp. 70 Milyar
– SILPA Tahun 2016 kurang lebih Rp. 69 Milyar
– SILPA Tahun 2017 kurang lebih Rp. 8 Milyar
– SILPA Tahun 2018 kurang lebih Rp. 113 Milyar
– SILPA Tahun 2019 kurang lebih Rp. 69 Milyar
2. BIDANG PENGEMBANGAN IMFRASTRUKTUR
– Jalan Lingkar Ampah Mangkrak
– Jalan Dambung Mangkrak
– Pembangunan Pasar Ampah Mangkrak
– Penataan Kota NOL
– Stadion Mangkrak
3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KEBUN, UMKM
– Janji Lahan Perkebunan Sawit 500 Hektar per tahun….NOL
– Janji Pembinaan 10 Koperasi Tahun….NOL
– Janji Pinjaman Dana Bergulir untuk Pelaku UMKM….NOL
4. BIDANG POTENSI DAERAH
– Pelabuhan Pemda Tidak Selesai
– Jalan Ex Pertamina Tidak Selesai
– Desa Dambung Tidak Selesai
– Tapal Batas Tidak Selesai
5. BIDANG PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN ASN DAERAH
– Pemerintahan yang Otoriter
– Pemangkasan Tunjangan-Tunjangan Kinerja ASN
Penarikan kendaraan Dinas
– Pemangkasan Dana Desa + 450 Ribu/Bulan
– Bermasalah dengan PPDI
– Pelanggaran dalam Pelantikan Sekda
6. BIDANG PENGELOLAAN DANA CSR
– Tahun 2014 Kurang lebih Rp. 4,5 Milyar Tidak ada Laporan Pertanggung jawaban
– Tahun 2015 Kurang lebih Rp. +4,5 Milyar Tidak ada Laporan Pertanggung jawaban
– Tahun 2016 Kurang lebih Rp. + 5 Milyar Tidak ada Laporan Pertanggung jawaban
– Tahun 2017 Kurang lebih Rp. 4,5 Milyar Tidak ada Laporan Pertanggung jawaban
– Tahun 2018 Kurang lebih Rp. 5 Milyar Tidak ada Laporan Pertanggung jawaban
– Tahun 2019 Kurang lebih Rp 4,5 Milyar Tidak ada Laporan Pertanggung jawaban
7. BIDANG PENGELOLAAN DANA COVID-19
– Pengadaan Alat Pelengkap Dokter APD tidak dilakukan Lelang Umum
Dana Tanggap Darurat dari Tanggal 29 Pebruari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 masih utuh
– Bantuan Sembako Kabupaten Masih utuh Tidak dibagi
8. BIDANG PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
– 169 Perusahaan Kontraktor Lokal Bubar Tidak Mendapat pekerjaan
-60% Karyawan Masyarakat Bartim di PHK tanpa Pesangon
9. BIDANG SUMBER EKONOMI MASYARAKAT
– Perusahaan Tambang Bubar / Tidak Aktiv
– Karyawan Perusahaan Perkebunan Sawit Dirumahkan
– Harga Jual Karet Jatuh
– Paket Pekerjaan Imfrastruktur dikerjakan Orang Luar
10. BIDANG SOSIAL POLITIK
Dilanjutkan Jumudi, terbukti dari upaya-upaya pengkaderan istri Bupati menjadi anggota DPRD Kab. Barito Timur guna upaya melemahkan konstitusi Legislatif dalam perannya sebagai fungsi pengawasan, sehingga kesimpulan DPRD Bartim jalan ditempat hanya sebagai pelengkap administrasi pemerintahan.
“Dari 10 Poin bidang-bidang diatas terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan dan kebijakan sehingga menyebabkan ekonomi tidak berjalan, Pemerintahan lesu, masyarakat pingsan, lapangan pekerjaan tidak ada, nepotisme meningkat, maka pihak pelaku aksi demo atas nama masyarakat melihat bahwa hal-hal inilah yang membuat kesengsaraan dan penderitaan yang dirasakan masyarakat Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat ini”, ungkapnya. (Ahmad Fahrizali).
