Tolak Kesimpulan RDP, PT. BEK Dinilai Lecehkan DPRD Barut

oleh -508 views

TEWENEWS, Muara Teweh – Manajemen PT. Bharinto Ekatama (BEK), Perusahaan pemegang konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Wilayah Kalimantan Tengah – Kalimantan Timur, menolak menandatangi hasil notulen saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) sudah ditutup, Senin (5/4/2021) Sore.

Berdasarkan surat pernyataan dari perwakilan PT. BEK Hirung, pada hari Senin 05 April 2021, pihak PT. BEK menolak untuk tanda tangan Notulen Rapat Dengar Pendapat mengenai ganti rugi lahan masyarakat Desa Benangin I, II dan V Kecamatan Teweh Timur.

Baca Juga :   Parmana Setiawan : Terus Terang Saya Pribadi Kecewa Dengan Sikap Dari Perwakilan PT. BEK

Dikarenakan klausula yang dimohonkan oleh PT. BEK untuk dimasukkan ke dalam Notulen RDP belum dapat di akomodir.

Mendampingi Managemen PT. BEK Lawyer Agustinus saat ditanyakan alasan terkait menolak menandatangani notulen rapat mengatakan, dalam RDP tadi ada poin tiga yang intinya menghentikan pekerjaan.

“Lalu kami mengusulkan supaya dimasukkan dalam poin yang ke empat bahwa perusahaan siap berhenti ketika ada putusan hukum,” ucap Agustinus.

Jadi supaya berimbang, masyarakat menginginkan perusahaan untuk tidak ada melakukan aktivitas perusahaan di atas lahan yang belum ada kesepakatan kompensasi antara masyarakat dengan PT. BEK.

Baca Juga :   Nikmati Aksesnya, Perusahaan Gas PT.Ophir "Ogah" Benahi Jalan Rusak

“Kami sampaikan ketika permintaan kami tak disetujui, maka kami tidak menanggapi lagi terhadap hasil notulen RDP,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Tewoyan, Barito Utara yang juga di undang pada RDP di DPRD Barut Suria Baya berpendapat, sepengetahuannya sepanjang sejarah RDP di DPRD Barito Utara, baru kali ini pihak yang diundang dari perusahaan tidak mau menandatangani kesimpulan rapat.

“Sungguh mengecewakan masyarakat dan melecehkan DPRD Barito Utara. DPRD adalah representasi rakyat dan PT BEK mau bekerja di sini, Barito Utara,” ujar Suria.

Baca Juga :   60 KK Dusun Teluk Lihat Desa Lemo I Terima Bantuan dari Program PPM PT SMM

Diketahui, DPRD Barut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bharinto Ekatama (BEK) di Gedung DPRD Kabupaten Barito Utara, terkait ganti rugi lahan masyarakat Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur karena ada perbedaan jumlah ganti rugi atau kompensasi. Di Kalimantan Timur sebesar Rp.60 juta per hektare, sedangkan di Kalimantan Tengah Rp. 30 juta per hektare. (Iskandar)