Hubungi Kami

NASIONAL

Tolak Tambak Garam Malaka, Warga Tiga Desa Hadirkan Akademisi Sekaligus Praktisi Hukum

Published

on

TEWENES, Malaka – Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H, merupakan Praktisi Hukum sekaligus akdemisi ini, Bersama tim pengacaranya, Wilfridus Son Lau, S.H.,M.H, hadir di tengah kehendak warga tiga Desa di Kabupaten Malaka, dengan tujuan berkonsultasi secara hukum menolak terhadap hadirnya perusahan garam PT. Inti Daya Kencana.

Dr. Simon Nahak, S.H., M.H, megatakan pada tanggal 2 Februari 2018 kemarin, kami diundang oleh warga tiga desa itu dengan tujuan memberikan pemahaman hukum terkait masalah tambak garam yang sedang mereka hadapi.

Bersama tim telah mendalami masalah soal tambak garam itu, soal penyerobotan lahan serta lainnya telah diberi kuasa kepada timnya, soal mendampingi masyarakat menyelesaikan sengketa tanah adat atau tanah ulayat yang berhadapan dengan pihak perusahan garam PT. Inti Daya Kencana, maupun Pemerintah Daerah setempat, kami akan tuntaskan.

Jika masyarakat merasa keberatan soal lahannya di gusur, yah tidak boleh memaksa, lalu mekanismenya seperti apa ketika untuk memenuhi satu izin operasional yang berkaitan dengan adanya kegiatan tambak garam tersebut sedangkan lokasi itu merupakan tanah ulayat yang sangat ditakuti oleh masyarakat setempat jika dirusakkan.

Maka hari ini tanggal 4 Februari 2018 mendamping mayarakat mendatangi Polsek Malaka Barat, demi melaporkan ulah pihak PT. IDK yang telah menyerobot dan menggusur tanah ulayat milik masyarakat Malaka pada umumnya, akan tetapi pihak polsek akan menghubungkan langsung ahli hukum pidana dengan Kapolres Belu.

Kami akan bersurat kepada, Bupati, Gubernur bahkan Presiden, serta pihak terkait yang mendatangkan pihak perusaan serta pihak PT yang berani mengeksekusi hutan manggrove atau menggusur tanah ulayat tanpa kejelasan administrasi.

Menurut ahli hukum pidana ini, tanah ulayat merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya

“Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan dua syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada,” ujarnya.

Warga Desa Fafoe Martinus Klau dalam acara konsultasi hukum bersama masyarakat dengan mendatangkan Ahli Hukum Pidana itu menjelaskan, sebanyak 160-KK pada tiga desa itu menolak terhadap kehadiran perusahaan garam itu dengan alasan lahan pertanian mereka terancam kena gusur.

Baca Juga :   Akibat Depresi Seorang Wanita Coba Bunuh Diri di Rel Kereta Api

Martinus begitu menjelaskan,perang mulut hingga nyaris adu jotos antar warga Desa Motaain dan pihak perusahan garam PT. Inti Daya Kencana yang dikawal sejumlah aparat Kepolisian saat evakuasi eksavator menuju lahan garam berhasil dihentikan pada, Selasa (29/1) pagi.

Saat itu, Warga yang dipimpin langsung Kepala Desa Motaain, Salomon Leki tidak terima dan menolak kehadiran perusahaan itu. Apakah hak ulayat pada negara kita tercinta ini sudah tidak di pakai lagi, kami butuh pihak yang menangani mohon menjelaskan kepada kami masyarakat kecil sebab hal ini sudah tidak sesuai aturan.

Hal serupa disampaikan Sakarias Lawai, Ketua Suku Laetua Tamiru, Menurut dia, tepatnya tanggal 29 Januari 2019, sekitar jam 10 pagi perusahaan garam PT IDK dan sejumlah oknum aparat kepolisian secara paksa telah menyerobot masuk ke lahan garam yang kini masih dalam proses peyelesaian masalah sengketa lahan dengan sejumlah masyarakat adat setempat.

“Sebelumnya bulan November 2018 lalu, bersama tokoh masyarakat pihaknya melakukan hal serupa. Ini tanah ulayat. Yang terkait dalam sengketa lahan ada tiga Desa yakni, Desa Motaain, Fafoe dan Uma To’os,” paparnya.

Alasan mendasar warga blokade jalan masuk ke lahan garam karena ini masalah sudah dua kali terjadi. Masalah ini belum ada penyelesaian sengketa lahan dengan para tokoh adat .

Sudah ada pertemuan dan kesepakatan bersama waktu dimediasi pihak Polsek Malaka Barat. Kami sepakat semua alat berat seperti eksavator yang ada dalam lahan sengketa dikeluarkan dan tidak boleh beroperasi sebelum persoalan lahan ini tuntas diselesaikan. Persoalan belum selesai perusahaan sudah paksa masukan alat berat yang dikawal petugas Kepolisian dan Babinsa Malaka Barat. Masyarakat mati–matian menolak karena kalau alat berat itu masuk maka lahan pertanian mereka dan tanaman mangrove di lokasi itu terancam digusur dan punah.

Masyarakat dan lembaga adat setempat lanjut dia, sudah beberapa kali melakukan dialog bersama bagi penyelesaian sengketa lahan yang dimediasi. Pemerintah Kecamatan Malaka Barat, dengan hasil kesepakatannya, karena tanah ulayat maka menjadi urusan lembaga pemangku adat. Ironisnya dialog tersebut justru tidak dihadiri pihak perusahaan PT. IDK.

Sedangkan PT. Inti Daya Kecana, perusaan yang kini merupakan pihak perusaan tambak garam, hingga kini belum sempat di konfirmasi, sebab keberadaan kantor PT. IDK di kabupaten Malaka tersebut tidak ada kejelasan. (Beres)

id_IDIndonesian
id_IDIndonesian