Ungkap Modus Korupsi Dana BOS, Sri Mulyani : Lo Kalau Mau Jadi Kepsek Harus Setor Ke Gue

TEWENEWS, Jakarta – Modus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerah ternyata masih terjadi, meski pemerintah pusat berusaha menciptakan sistem agar penyaluran tepat sasaran. Korupsi ini melibatkan oknum pemerintah daerah (pemda) dan kepala sekolah (kepsek).

Menteri Keuangan Sri MulyaniIndrawati membeberkan modus korupsi dana BOS itu, seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (1/2/2020). “Bendahara negara mengatakan celah korupsi dana BOS mulanya terjadi karena penyaluran dilakukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah”, ucapnya.

Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, dana yang sudah diberikan langsung ke sekolah penerima rupanya masih bisa diakali oknum pemda dengan mengancam kepsek. Alhasil, dana BOS pun bisa kembali disunat dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa. Misalnya untuk perbaikan fasilitas sekolah dan lainnya.

Data sekolah penerima biasanya diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah masuk, pemerintah daerah kemudian meneruskannya ke sekolah-sekolah yang sudah terdata menjadi penerima bantuan dana BOS.

Namun, menyadari celah korupsi itu, pemerintah kemudian mengubah skema penyaluran anggaran tersebut. Kini penyaluran dana BOS dilakukan pemerintah pusat langsung ke sekolah penerima. Skema yang digunakan bahkan sudah sangat rinci, yaitu by name, by address, dan by school account.

Baca Juga :   Pangdam Jaya Terima Kunjungan Tim Wasrik Audit Itjen TNI Periode II TA 2019

“Kami sudah transfer by name, by address, by school account, itu lebih dari Rp53 triliun secara lansgung. Tapi government issue itu kreativitasnya tinggi. Saat kami direct transfer kan tidak bisa dipotong, tapi kepala sekolahnya dipanggil (oleh pemda), ‘Lo kalau mau jadi kepsek harus setor ke gue’, setelah itu ditransfer jadi diambil juga. Jadi korupsi ada di mana-mana,” jelasnya.

Modus seperti ini rupanya turut diketahui oleh Direktur Wahid Institute Yenny Wahid. Yenny yang belum lama didapuk menjadi Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk itu mengaku pernah menemui kasus serupa.

Pemotongan dana BOS, sambungnya, bahkan dilakukan oleh seorang bupati di sebuah daerah. “Ada seorang bupati, ya saya tidak perlu sebut daerahnya. Dia bilang uang ini uang laki-laki jadi harus disunat, jadi ini persoalan jenis kelamin,” candanya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp505,8 triliun pada APBN 2020. Alokasi itu setara 20 persen dari total belanja negara mencapai Rp2.528,8 triliun pada tahun ini.

Dari anggaran pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp54,31 triliun untuk dana BOS. Alokasi tersebut meningkat sekitar 8,96 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp49,84 triliun. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: